NGANJUK,MEMO.CO.ID –
Baca Juga: H+2 Lebaran 1447H/ 2026 M, Volume Penumpang di Wilayah Daop 7 Madiun Pecah Rekor Capai Puluhan Ribu
Dengan telah disahkanya Peraturan Pemerintah Penggganti Undang Undang (Perppu ) nomor 2 tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan, Polres Nganjuk bersama Kementrian Agama (Kemenag) dan Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Nganjuk beserta ormas islam, pada hari ini (26/7) diruang rapat Mapolres Nganjuk menandatangani kesepakatan bersama (MoU) tentang penanggulangan bahaya terorisme dan faham radikalisme yang ada di wilayah Kabupaten Nganjuk.
Dengan MoU ini seperti dikatakan Kapolres Nganjuk, AKBP Joko Sadono langkah awal untuk menangkal menyebarnya faham radikal secepatnya akan melakukan sosialisasi disejumlah lembaga pendidikan dan pondok pesantren . “Tujuan sosialisasi tidak lain untuk membentengi mental dan membuka wawasan kelompok pelajar jangan sampai teracuni faham radikal dan bahaya terorisme,” paparmya diruang kerjanya (26/7).
Menurut kapolres diusia labil seperti pelajar potensi rawan terkena pengaruh hal baru. Makanya sebelum itu terjadi sedini mungkin harus bisa dicegah.
Ditanya wartawan soal keberadaan kelompok HTI yang ada di Kabupaten Nganjuk menurut kapolres masih dalam pantauan. ” Untuk melakukan tindakan kita masih menunggu petunjuk teknis,” imbuhnya.
Baca Juga: Menteri Imigrasi Diminta Pimpin Investigasi Dugaan Kekerasan Oknum Petugas Lapas Kediri
Pasca dibubarkanya HTI atau sejak Perppu nomor 2 tahun 2017 ditandatangani presiden Joko Widodo pada tanggal 10 juli 2017 organisasi beserta jamaah HTI mendapat pengawasan lebih.
” Faham HTI dimata pemerintah sudah jelas menyimpang dari dasar negara pancasila karena ingin mendirikan negara islam , ini jelas bertentangan dengan ideologi negara dan agama,” pungkaanya (adi)
