Syahrul Alim menandaskan pentingnya memberikan penghargaan kepada ASN yang berprestasi. Ia menilai pergeseran pejabat berprestasi ke posisi yang kurang strategis dapat mengurangi motivasi.
“ASN yang sudah terbukti berprestasi justru harus diberi kepercayaan lebih. Itu adalah bentuk motivasi dan contoh bagi pegawai lainnya,” tandasnya.
Baca Juga: Era Digital dan Tantangan Akurasi, Jairi Irawan Gelar Diskusi Bersama Jurnalis Blitar
Ketegangan akibat mutasi yang disebut-sebut dilakukan secara sepihak ini adalah puncak gunung es dari ketidakharmonisan yang sudah lama tercium antara Wali Kota Syauqul Muhibbin dan Wakil Wali Kota Elim Tyu Samba. Kabar burung mengenai perpecahan di antara pasangan ‘milenial’ ini kini menemukan bukti nyata.
Elim Tyu Samba bahkan secara terbuka mengungkapkan bahwa ia tidak dilibatkan sama sekali dalam proses penentuan mutasi jabatan tersebut—sebuah prosedur yang semestinya melibatkan koordinasi kolektif. Ironisnya, alih-alih meredam isu dan memperbaiki komunikasi, Wali Kota Ibin justru menuai kecaman keras setelah pernyataannya yang kontroversial beredar.
Baca Juga: Retribusi atau Pungli? Jalur Perbatasan Blitar–Malang Disorot
Ia bahkan sempat menyamakan posisi Wakil Wali Kota sebagai “pembantu” atau asisten dalam rumah tangga saat menanggapi kerenggangan hubungan mereka. “Mohon maaf, misalkan ada majikan dan ada pembantu. Kalau pembantu gak Anda suruh bikin kopi, kan malah enak iso nge-game (bisa main game),” beber Ibin.
Pernyataan ini adalah tamparan telak bagi etika kepemimpinan kolektif dan menunjukkan pemahaman yang rendah terhadap posisi politik yang diamanatkan rakyat. Pengamat tata kelola pemerintahan menyebut sikap Wali Kota Ibin ini sebagai “alarm bahaya” bagi birokrasi yang sehat.
Baca Juga: Refleksi Satu Tahun Kepemimpinan, Wabup Beky Paparkan Fokus Pemkab Blitar
Arogansi ini seolah menegaskan bahwa Ibin melihat kekuasaan sebagai otoritas tunggal, tempat wakil dan bahkan Dewan Perwakilan Rakyat hanyalah stempel formalitas belaka.
Blitar kini menyaksikan hadirnya tiran baru di panggung kekuasaan, yang memilih membusungkan dada dan menafikan kritik, ketimbang membangun sinergi demi kepentingan publik. Rakyat pun kini menanti, akankah perpecahan di pucuk pimpinan ini akan terus merusak tata kelola pemerintahan, ataukah ada tangan tegas dari pusat yang mampu meredam ego kekuasaan yang kian memanas di Kota Patria.**
