Sukadis juga mengungkit surat Keputusan Dewan Kehormatan Perwira (DKP) nomor KEP/03/VIII/1998/DKP, yang menyarankan Prabowo untuk dijatuhi hukuman administratif berupa diberhentikan dari dinas militer.
Kontroversi Pemberian Pangkat Kehormatan Jenderal TNI kepada Prabowo Subianto: Analisis dan Reaksi
Kontroversi terus berlanjut seiring dengan beragamnya reaksi dari berbagai pihak terhadap pemberian pangkat kehormatan kepada Prabowo Subianto. Beberapa anggota DPR menyoroti bahwa istilah pangkat kehormatan tidaklah lazim dalam struktur militer, sementara pengamat militer menekankan pentingnya kelayakan dan rekam jejak calon penerima pangkat tersebut.
Meskipun demikian, keputusan pemerintah dalam hal ini didasarkan pada proses yang diatur oleh hukum yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan pangkat kehormatan bagi Prabowo masih menjadi perdebatan yang hangat di kalangan publik, mencerminkan kompleksitas politik dan pertahanan di Indonesia.
