NGANJUK, MEMO – Pemblokiran Dana Desa ( DD) tahap ll di Kabupaten Nganjuk tahun anggaran 2025 jadi catatan hitam birokrasi di tingkat pemerintahan desa ( pemdes).
Dari 264 desa yang tersebar di 20 kecamatan di Kabupaten Nganjuk tercatat ada 31 desa mengalami nasib buruk. Yaitu untuk anggaran dana desa (DD) tahap ll terblokir. Akibatnya seluruh kegiatan fisik yang sudah direncanakan batal terealisasi.
Termasuk anggaran honor lembaga dan kader desa ikut terkena imbasnya. Seluruhnya tidak terbayar. Kecuali bagi desa yang masih memiliki SILPA masih bisa memberikan hak hak lembaga dan kadernya.
” Ada 31 desa yang tidak mendapatkan kucuran dana desa tahap dua. Untuk data konkretnya monggo tanya langsung ke bagian yang membidangi. Ini saya masih dinas luar ke Trenggalek,” ujar Sopingi, Kepala Dinas PMD saat dihubungi lewat nomor WhatsApp nya .
Sementara itu menurut keterangan sejumlah kepala desa yang tidak menerima kucuran dana desa tahap ll beranggapan dengan tertundanya pencairan DD tahap ll akan menimbulkan berbagai resiko serius pada pemerintahan dan pembangunan desa.
” Konsekuensi utamanya meliputi terhambatnya program kerja, masalah keuangan dan potensi dampak moral sosial pada seluruh kelembagaan desa,” terang Kades Jekek Kecamatan Baron, M.Johanudin.
Baca Juga: Asmara Berdarah Di Malam Jumat Kliwon , Jembatan Widas Sonobekel Jadi Saksi Bisu.....
Menurut pengakuan Johanudin batalnya pencairan dana desa tahap ll didesanya karena minimnya sosialisasi regulasi yang baru.
” Peran dominan dari pendamping dana desa seharusnya lebih proaktif,” terangnya juga.
Sementara dari tanggapan Sekertaris Desa Demangan Kecamatan Tanjunganom, Dewi Ardini saat ditemui diruang kerjanya tidak menjelaskan sebab kenapa dana desa tahap ll tidak cair. Yang disampaikan hanya akibatnya saja. Seluruh pembangunan berhenti. Honor tidak terbayar. Termasuk BOP desa harus cari dana talangan.
” Seluruh pembangunan desa yang sudah direncanakan berhenti total,” ucapnya.
Hal serupa disampaikan anggota Komisi l DPRD Nganjuk, Budiono kepada wartawan memo.co.id menjelaskan bahwa penyebab umum dana desa terblokir atau ditunda pencairannya karena beberapa alasan yang bersifat urgen.
Diantaranya masalah keterlambatan laporan hasil pekerjaan atau kegiatan pada serapan anggaran tahap awal.Termasuk ada indikasi penyalahgunaan dana desa secara masif hingga harus berurusan dengan hukum.
Kemungkinan lainnya masih disampaikan Budiono juga mantan Kepala Desa Mojokendil,Ngronggot tiga periode ini karena terkendala efisiensi anggaran dana transfer dari pusat atau masalah sistem administrasi. Dan kemungkinan lainnya karena tidak adanya kepatuhan terhadap aturan.
” Dalam beberapa kasus, pemblokiran dapat terjadi akibat kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat. Sehingga dengan pengurangan atau penghematan dana desa maka akan berlaku pemblokiran. Meskipun hal ini jarang terjadi di desa desa,” terangnya juga
Disinggung resiko dan dampak pemblokiran dana desa secara gamblang disampaikan politisi dari PDIP ini berpendapat ada 5 poin. Diantaranya terhentinya pembangunan dan layanan publik, menunda bayar dana talangan ( utang), bisa mengancam program pemberdayaan masyarakat seperti penyaluran BLT DD.
” Termasuk beresiko pada sanksi administratif dan hukum, juga berdampak serius pada kinerja pemerintahan desa menurun,” pungkasnya.
Untuk diketahui , dari 31 desa yang terblokir dana desa tahap ll ini secara rinci pihak PMD belum terbuka menyampaikan informasinya ke media. Untuk data sementara baru ada lima desa di dua kecamatan yang bisa terdeteksi. Yaitu Kecamatan Tanjunganom dan Kecamatan Baron. Selebihnya masih menunggu keterangan dari Dinas PMD. ( Adi )
