Tim nasional pemenangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN) menyampaikan rencana kebijakan terkait eksploitasi utang luar negeri apabila pasangan capres dan cawapres tersebut berhasil meraih kemenangan dalam Pilpres 2024.

Menurut Wijayanto Samirin, Sekretaris Dewan Pakar Timnas AMIN, hal ini dipertimbangkan karena proporsi utang luar negeri terhadap total utang pemerintah masih relatif kecil dibandingkan dengan rasio utang domestik terhadap total utang.

Wijayanto menjelaskan, “Jika kita lihat komposisi utang luar negeri, sekitar 23% berasal dari total utang, sementara 77% merupakan utang domestik dalam bentuk Surat Berharga Negara (SBN). Oleh karena itu, rasio utang luar negeri kita terbilang rendah.”

Berdasarkan data Kementerian Keuangan per November 2023, dari total utang pemerintah sebesar Rp 8.041,01 triliun, utang dalam bentuk surat berharga negara domestik mencapai Rp 5.752,25 triliun, sedangkan utang valuta asing hanya sebesar Rp 1.372,73 triliun.

Sisa utang tersebut, yang sebagian besar merupakan pinjaman luar negeri sebesar Rp 886,07 triliun, dan pinjaman dalam negeri sebesar Rp 29,97 triliun per akhir November 2023, memberikan peluang besar bagi pemerintah untuk memanfaatkannya guna mendukung proyek-proyek infrastruktur strategis di masa mendatang.

Wijayanto menekankan bahwa eksploitasi utang luar negeri, terutama dalam bentuk valuta asing, memberikan potensi besar untuk pembiayaan berbagai proyek infrastruktur yang penting. Hal ini dianggap sebagai alternatif cerdas untuk menghindari stagnasi ekonomi yang mungkin terjadi jika terus menggunakan utang domestik.

“Utang luar negeri bukanlah masalah, karena rasio utangnya kecil. Sebaliknya, kita perlu mengelolanya dengan lebih cerdik. Yang menjadi masalah adalah utang dalam negeri yang berasal dari SBN dan dapat menyebabkan crowding out, merusak sektor keuangan, dan merugikan pasar modal serta sektor-sektor lainnya,” ungkap Wijayanto.

Keuntungan dan Risiko Eksploitasi Utang Luar Negeri

Menurutnya, pengelolaan utang luar negeri harus dilakukan dengan bijak dan tidak boleh dikendalikan sepenuhnya oleh pemberi utang, baik itu lembaga multilateral maupun institusi keuangan global. Ia mengusulkan agar pemanfaatan utang luar negeri dilakukan secara optimal dan tidak tunduk pada tekanan pemberi utang.

Wijayanto memberikan contoh strategi yang dapat diadopsi, yaitu memanfaatkan utang luar negeri untuk membiayai proyek-proyek, seperti yang telah dilakukan oleh China dalam pembangunan jaringan kereta cepat dengan pendanaan dari Bank Dunia atau World Bank.

“Dia bisa menggunakan dana sendiri, tetapi 10% dari World Bank. Dengan adanya World Bank, seluruh proses dari awal sampai akhir menjadi kelas dunia karena ada lembaga internasional yang mengawasinya,” ujar Wijayanto.

Melibatkan utang luar negeri dari lembaga asing dianggap dapat meningkatkan kualitas pembangunan proyek, karena lembaga tersebut turut serta dalam pengawasan. Sebagai contoh, Wijayanto membandingkan kualitas proyek MRT dan LRT di Jakarta, di mana MRT dianggap memiliki kualitas dunia karena adanya pengawasan dari pihak Jepang.

Dengan demikian, Wijayanto menegaskan pentingnya keterlibatan lembaga internasional dalam pembiayaan proyek melalui utang atau pinjaman. Ia menyoroti peran Indonesia Investment Authority (INA) sebagai katalisator keuangan eksternal yang dapat memastikan kelancaran proyek.

“Proyek seperti kereta cepat, LRT dapat melibatkan pihak lain, seperti ADB, AIIB, World Bank, atau melibatkan INA, karena INA dapat berperan sebagai katalisator keuangan eksternal yang akan memastikan kelancaran proyek,” papar Wijayanto.

Mengoptimalkan Potensi: Strategi Pemanfaatan Utang Luar Negeri bagi Pembangunan Infrastruktur Indonesia

Penekanan pada keterlibatan lembaga internasional, termasuk Indonesia Investment Authority (INA), menjadi kunci dalam melibatkan pembiayaan eksternal dan memastikan kelancaran proyek. Wijayanto menunjukkan bahwa proyek-proyek seperti kereta cepat atau LRT dapat melibatkan lembaga seperti ADB, AIIB, World Bank, atau INA, sebagai katalisator keuangan eksternal untuk memastikan kualitas dan keberlanjutan proyek.