“Bahwa pemerintah dalam waktu dekat, dalam hal ini presiden, belum ada rencana melakukan reshuffle. Pertemuan intens antara Kepala Negara dan Menkeu beberapa waktu lalu adalah untuk kepentingan rakyat,” jelas Wakil Ketua DPR RI ini di lokasi yang sama.
3. Ketum Golkar Bahlil Lahadalia
Ketum Golkar, Bahlil Lahadalia, turut memberikan pandangannya terkait isu reshuffle yang mencuat setelah pertemuan antara Sri Mulyani dan Presiden Prabowo Subianto. Bahlil mengingatkan bahwa seorang menteri tidak diperkenankan mengambil tindakan yang melampaui kewenangan Presiden Prabowo.
“Jangan kita selalu berpikir bahwa melampaui batas kewenangan Presiden, tidak boleh. Karena, urusan menteri itu urusan mutlak, hak prerogatif Presiden. Kita menteri-menteri ini jangan membuat tindakan melampaui batas,” tegas Menteri ESDM ini seusai acara malam Nuzulul Quran di kantor DPP Golkar, Jakarta Barat, Minggu (16 Maret 2025).
Sebelumnya, isu mengenai kemungkinan Sri Mulyani mundur dari jabatannya sebagai Menkeu sempat ditanyakan oleh awak media ketika Sri Mulyani bertemu dengan Presiden Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Rabu (12 Maret 2025).
Menanggapi pertanyaan tersebut, Sri Mulyani hanya memberikan senyum tipis. “Ya lapor saja, mengenai APBN,” jawab Sri Mulyani singkat sambil berjalan menuju mobil dinasnya.
