Blitar, Memo.co.id
Operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Jalan Kalimas, Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar, menuai sorotan tajam. SPPG tersebut diduga nekat beroperasi tanpa mengantongi Surat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) serta memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang tidak sesuai standar Badan Gizi Nasional (BGN). Kondisi ini memicu keresahan dan protes warga di sekitar lokasi dapur MBG.
Fakta tersebut diperkuat oleh pengakuan Dinas Kesehatan Kota Blitar. Kepala Dinas Kesehatan melalui Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, Endang Purwono, secara gamblang menyatakan bahwa SPPG Kalimas Tanjungsari memang belum mengurus SLHS.
Baca Juga: Elim Tyu Samba: Tunas 3 TIDAR di Kota Blitar Cetak Pemimpin Muda Masa Depan
“Kalau itu (SPPG Kalimas Tanjungsari) memang belum mengurus SLHS. Kalau dari pihak mitra, minimal punya sertifikat penyuluhan saja bisa beroperasi katanya tadi,” ungkap Endang, (Selasa 3/2/2026)
Pernyataan tersebut justru membuka persoalan serius. Sikap mitra SPPG yang tetap bersikukuh beroperasi meski tanpa SLHS menunjukkan pembangkangan terang-terangan terhadap ketentuan Badan Gizi Nasional. Padahal, BGN secara tegas dan berulang kali menegaskan bahwa SLHS adalah syarat mutlak dan wajib bagi setiap SPPG sebelum melakukan operasional.
Baca Juga: Pelatihan Tunas 3 TIDAR di Blitar, Gerindra Siapkan Pemimpin Muda Menuju 2029
BGN menekankan bahwa SLHS bukan sekadar formalitas administrasi, melainkan instrumen krusial untuk menjamin dapur MBG memenuhi standar kebersihan, sanitasi, keamanan pangan, hingga kelayakan proses produksi. Operasional SPPG tanpa SLHS sama artinya dengan mengabaikan prinsip dasar perlindungan kesehatan anak-anak penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis.
Ironisnya, di tengah lemahnya kepatuhan terhadap regulasi tersebut, SPPG Kalimas Tanjungsari tetap menjalankan aktivitas dapur, meski diduga belum memenuhi standar lingkungan dan sanitasi, termasuk IPAL yang dinilai tidak sesuai ketentuan BGN. Kondisi ini memperbesar risiko pencemaran lingkungan sekaligus ancaman keamanan pangan.
Baca Juga: Ratusan Massa GPI Demo PN Blitar, Soroti Dugaan Rekayasa Hukum
