Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian), Airlangga Hartarto, memimpin Indonesia dalam menghadapi tantangan ganda krisis utang dan pangan global.
Pada Pertemuan Tingkat Kepala Negara dari Champion Group of the GCRG (Global Crisis Response Group) on Food, Energy, and Finance, Airlangga menegaskan komitmen Indonesia untuk menggandakan upaya dalam mengatasi kerawanan pangan secara global.
Selain itu, Indonesia juga mendorong bantuan internasional bagi negara-negara berkembang yang rawan mengalami krisis pangan. Berfokus pada masalah utang, Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, mengungkapkan dampak negatifnya bagi negara-negara ‘terbelakang’ yang harus mengalokasikan lebih banyak dana untuk pembayaran bunga utang daripada sektor pendidikan dan kesehatan.
Menteri Koordinator Airlangga Hartarto Pimpin Langkah Indonesia dalam Pertemuan Global
Indonesia dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian), Airlangga Hartarto, mengajak seluruh negara untuk bergotong-royong dalam menghadapi dua krisis besar, yakni masalah utang dan juga krisis pangan yang berdampak global.
Airlangga menyampaikan hal tersebut pada Pertemuan Tingkat Kepala Negara atau Kepala Pemerintahan ketiga dari Champion Group of the GCRG (Global Crisis Response Group) on Food, Energy, and Finance, yang diselenggarakan pada hari Jumat, 21 Juli 2023.
Dalam kesempatan ini, Airlangga menegaskan komitmen Indonesia dalam mengatasi kerawanan pangan secara global dan menggandakan upaya bersama anggota G20. Kabar tersebut dikutip dari pernyataan tertulis yang diterima oleh CNBC Indonesia pada hari Sabtu, 22 Juli 2023.
Tingkat regional pun menjadi perhatian Indonesia, mengingat peran sebagai Ketua ASEAN dan sebagai ekonomi terbesar di kawasan tersebut.
Dengan pertumbuhan yang mencatatkan angka tertinggi di dunia, Indonesia berupaya mendorong bantuan internasional yang lebih besar, terutama bagi negara-negara berkembang yang rawan mengalami krisis pangan. Seluruh pemangku kepentingan diharapkan dapat terlibat aktif dalam mengatasi permasalahan ini.
Selama pertemuan tersebut, Menko Airlangga juga menjelaskan bagaimana Indonesia telah mengatasi masalah kerentanan dalam menghadapi krisis pangan, energi, dan keuangan. Selain itu, urgensi menangani permasalahan utang di tingkat global juga menjadi perhatian serius.
Tak hanya itu, dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, juga menyampaikan fakta mengenai sejumlah negara yang terjebak dalam bencana pembangunan akibat krisis utang.
Lebih dari 3,3 miliar orang, hampir setengah dari total populasi dunia, tinggal di negara-negara yang lebih banyak mengalokasikan dana untuk membayar bunga utang daripada untuk sektor pendidikan atau kesehatan.
Indonesia Siap Hadapi Tantangan Krisis Pangan Bersama Anggota G20
Laporan PBB juga menyebutkan bahwa negara-negara yang termasuk dalam kategori “Least Developed Countries (LDCs)” mencatatkan tingkat peminjaman delapan kali lebih tinggi dibandingkan negara maju.
Beban finansial ini menghambat kemampuan LDCs untuk mendanai investasi yang penting, serta menghalangi kemajuan dalam pembangunan berkelanjutan.
Menko Airlangga menekankan bahwa setiap negara harus berkomitmen penuh dalam menghormati semua persetujuan yang tercantum dalam Kerangka Kerja Bersama untuk Penanganan Hutang, di luar Debt Service Suspension Initiative (DSSI).
Pertemuan Tingkat Kepala Negara atau Kepala Pemerintahan ketiga dari Champion Group of the GCRG (Global Crisis Response Group) on Food, Energy, and Finance ini dipimpin oleh Antonio Guterres dan dihadiri oleh para perwakilan negara-negara yang tergabung dalam Champions GCRG.
Indonesia Mendukung Penanganan Krisis Utang dan Pangan Global: Menegaskan Komitmen pada Pertemuan GCRG
Sementara itu, Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, menyoroti dampak buruk krisis utang pada pembangunan negara-negara ‘terbelakang’.
Banyak negara harus mengalokasikan lebih banyak dana untuk membayar bunga utang daripada sektor pendidikan dan kesehatan, menghambat kemajuan pembangunan berkelanjutan.
Menghadapi tantangan ini, Menko Airlangga menekankan pentingnya seluruh negara untuk bersama-sama menghormati persetujuan dalam Kerangka Kerja Bersama untuk Penanganan Hutang, di luar Debt Service Suspension Initiative (DSSI).
