Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama mendesak pemerintah untuk tidak memperbesar penggunaan APBN demi mengejar pembangunan proyek Ibu Kota Negara (IKN). Hal itu disampaikan pasca mundurnya Softbank dari proyek IKN yang disebut-sebut berniat mengucurkan investasi hingga Rp 1.428 triliun.
“Kami dari Fraksi PKS mengingatkan agar pemerintah jangan sampai kemudian memperbesar pemakaian dana APBN demi keinginan mengejar target pembangunan IKN tepat waktu,” ujar dia dalam keterangannya, Selasa (15/3).
Untuk itu, ia meminta pemerintah untuk mengkaji serius dampak penarikan investasi tersebut, khususnya persentase sumber-sumber pendanaan IKN. Hal ini karena mencari investor baru bukanlah hal yang mudah.
Dengan adanya perang Rusia-Ukraina, terjadi situasi global berupa risiko inflasi yang tinggi. Besi, baja dan material konstruksi lainnya terutama yang impor akan mengalami kenaikan imbas dari terganggunya rantai pasok global. “Dampaknya, biaya pembangunan IKN akan naik signifikan,” tandasnya.
Di sisi lain, ia mempertanyakan kenapa mundurnya perusahaan tersebut tatkala pemerintah telah melantik Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN, yaitu Bambang Susantono (dari Asian Development Bank/ADB) dan Dhony Rahajoe (dari Sinarmas Land).
Padahal, UU Nomor 3 Tahun 2022 Tentang IKN Pasal 12 memberikan kewenangan khusus kepada Otorita IKN berupa pemberian perizinan investasi, kemudahan berusaha, serta pemberian fasilitas khusus kepada pihak yang mendukung pembiayaan IKN.
