Blitar, Memo.co.id
Sejumlah massa yang tergabung dalam Solidaritas Bakti MBG (SOBAT MBG) menggelar aksi damai untuk mendukung keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di depan Kantor Bupati Blitar, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, Kamis (18/6/2026).
Massa membawa sejumlah tuntutan, diantaranya meminta pemerintah melanjutkan Program MBG, memanfaatkan program tersebut sebagai penggerak kemandirian petani dan peternak, memperkuat ketahanan pangan, serta mendukung terwujudnya Generasi Indonesia Emas 2045.
Koordinator aksi, Jaka Prasetya atau yang akrab disapa Joko GPI, mengatakan aksi tersebut digelar sebagai bentuk dukungan terhadap program strategis nasional yang dinilai memberikan manfaat luas bagi masyarakat.
“Program MBG bukan hanya bermanfaat bagi anak-anak sekolah sebagai penerima, tetapi juga menggerakkan sektor pertanian, perikanan, hingga tenaga kerja. Karena itu kami mendukung agar program ini tetap dilanjutkan,” ujarnya.
Menurut Joko, di Kabupaten Blitar terdapat ribuan pelajar yang menjadi penerima manfaat MBG. Ia menilai program tersebut tidak bisa dipandang sebelah mata karena menu makanan yang diberikan telah disusun berdasarkan standar gizi.
“Semua makanan yang disajikan kepada anak-anak dihitung oleh Badan Gizi Nasional, mulai dari kebutuhan kalori, karbohidrat hingga protein. Tujuannya untuk meningkatkan kesehatan dan mendukung perkembangan kecerdasan anak dalam jangka panjang,” katanya.
Ia menegaskan hasil dari program tersebut memang tidak dapat dirasakan secara instan, namun membutuhkan proses yang berkelanjutan.
“Kalau masyarakat Kabupaten Blitar bergerak mendukung MBG, itu demi anak-anak sekolah dan generasi muda di masa depan. Banyak anak dari keluarga kurang mampu di desa, kawasan pesisir maupun wilayah pinggiran yang sangat membutuhkan program ini setiap hari,” tambahnya.
Terkait adanya evaluasi pelaksanaan MBG di tingkat nasional, Joko berharap masyarakat tidak langsung beranggapan bahwa program tersebut dihentikan.
“Kalau saat ini ada penghentian sementara di beberapa tempat, kami melihat itu sebagai bagian dari pembenahan sistem, baik administrasi maupun legalitas. Harapan kami, setelah diperbaiki, program ini bisa berjalan lebih baik lagi,” ujarnya.
Joko juga menanggapi adanya kelompok masyarakat yang memiliki pandangan berbeda terhadap MBG. Menurutnya, perbedaan pendapat merupakan hal yang wajar dalam negara demokrasi.
“Kalau ada aksi dengan pandangan berbeda, silakan saja karena negara kita negara demokrasi. Namun kami berharap semua pihak juga melihat fakta di lapangan. Memang setiap program pasti ada kekurangan, tetapi itu sebaiknya menjadi bahan evaluasi agar program semakin baik, bukan untuk melemahkan manfaat yang sudah dirasakan masyarakat,” pungkasnya.**
Akses Gratis tiap pekan, Majalah Memo digital, e-Book Memo dan e-Course Memo Talenta , via Group WA Klikdisini, atau TELEGRAM Klikdisini
