Anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Kabupaten Garut telah dikenakan sanksi skorsing dan bahkan tak menerima gaji karena terlibat dalam video dukungan bagi calon wakil presiden, Gibran Rakabuming Raka.

Beberapa anggota Satpol PP ikut terlibat, termasuk CS yang juga bagian dari Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja Nusantara (FKBPPPN).

Kepala Satpol PP Kabupaten Garut, Usep Basuki Eko, menjelaskan bahwa CS mengajak beberapa rekannya untuk membuat video dukungan atas nama FKBPPPN DPD Garut. Video tersebut dibuat sebelum KPU menetapkan pasangan capres dan cawapres.

Menurut Eko, “CS sendiri mengajak rekan-rekannya yang bertugas di Pospam Pengkolan saat itu.” Dia menegaskan bahwa pembuatan video tersebut dilakukan atas inisiatif sendiri, tanpa arahan dari atasan atau FKBPPPN. Ketua FKBPPPN Garut juga tidak mengetahui keberadaan video tersebut.

Eko menjelaskan bahwa anggota regu yang muncul dalam video menyatakan bahwa mereka ikut serta tanpa ada arahan dari atasan atau organisasi FKBPPPN. “Pembuatan video adalah inisiatif dari CS untuk eksistensi pribadinya sendiri, sesuai dengan pengakuan dari CS dan hasil pemeriksaan Ketua FKBPPPN Garut yang tidak mengetahui atau terlibat dalam pembuatan video,” ujarnya.

Akibat video tersebut, CS mendapat sanksi skorsing selama tiga bulan, sementara anggota lainnya diskors selama satu bulan. Jika selama masa skorsing mereka melakukan tindakan serupa, mereka akan dipecat.

Video Dukungan Gibran: Perbedaan Pandangan Pejabat dan Sanksi Internal

Eko juga menegaskan bahwa anggota Satpol PP yang terlibat dalam video dukungan tersebut bukan merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN). “Semua anggota yang muncul dalam video adalah non-ASN (TKK dan Sukwan),” katanya.