Ketua DPR Amerika Serikat dari Partai Republik, Kevin McCarthy, mengumumkan pada Selasa (12/9/2023) bahwa dia telah memberikan instruksi kepada tiga komite yang dipimpin oleh Partai Republik untuk memulai penyelidikan terhadap Presiden Joe Biden.

McCarthy mengatakan, “Langkah berikutnya ini akan memberikan komite kami wewenang penuh untuk mengumpulkan semua informasi dan jawaban yang diperlukan untuk publik Amerika.”

McCarthy menyatakan bahwa Biden telah memberikan informasi yang tidak akurat kepada masyarakat Amerika mengenai bisnis keluarganya di luar negeri. Penyelidikan ini akan dipimpin oleh Perwakilan Partai Republik James Comer dari Kentucky, yang memimpin Komite Pengawas DPR, dengan koordinasi dari Ketua Komite Kehakiman Jim Jordan dari Ohio, dan Perwakilan Jason Smith dari Missouri, yang memimpin Komite Cara dan Sarana.

Ian Sams, juru bicara Gedung Putih, mengatakan bahwa anggota DPR dari Partai Republik telah melakukan penyelidikan terhadap Biden selama sembilan bulan namun tidak menemukan bukti kesalahan yang signifikan.

Tindakan McCarthy untuk memulai penyelidikan tanpa pemungutan suara di DPR menunjukkan bahwa ia mungkin tidak memiliki dukungan yang cukup di DPR untuk melanjutkan penyelidikan ini. Anggota Senat dari Partai Republik telah mengungkapkan keraguan mereka selama musim panas bahwa DPR telah mengumpulkan cukup bukti untuk membenarkan penyelidikan pemakzulan.

Penyelidikan awal oleh Komite Pengawas DPR yang dipimpin oleh Partai Republik dimulai pada Januari atas dugaan bahwa Biden telah memanfaatkan bisnis putranya, Hunter, selama menjabat sebagai wakil presiden. Namun, anggota DPR Jamie Raskin dari Maryland, seorang anggota Partai Demokrat di Komite Pengawas, menyebut penyelidikan Partai Republik sebagai “kegagalan total” dan berpendapat bahwa bukti yang telah dikumpulkan tidak mendukung klaim tersebut.

McCarthy Melawan Kritik: Apakah Pemakzulan Biden Akan Terwujud?

McCarthy juga menghadapi tekanan dari anggota sayap kanan Partai Republik untuk menggugat Biden secara langsung menjelang pemilihan presiden 2024. Hal ini menjadi lebih mendesak karena Kongres menghadapi batas waktu yang semakin dekat pada akhir bulan untuk menghindari penutupan pemerintahan.

Sebagai Ketua DPR, McCarthy harus mencapai persetujuan anggaran sementara untuk menjaga pemerintahan tetap beroperasi. Namun, anggota Partai Republik sayap kanan menuntut tindakan pemakzulan sebagai imbalan atas dukungan mereka untuk menjaga pemerintahan tetap beroperasi.

Anggota Parlemen Marjorie Taylor Greene dari Georgia bahkan menyatakan bahwa dia tidak akan mendukung pendanaan pemerintahan kecuali jika DPR memulai penyelidikan pemakzulan terhadap Biden.

Namun, ada juga suara penolakan terhadap usulan McCarthy dalam Partai Republik. Perwakilan Colorado Ken Buck, seorang anggota Partai Republik terkemuka di Komite Kehakiman DPR dan anggota Kaukus Kebebasan, baru-baru ini menyuarakan keberatannya terhadap pemungutan suara untuk memakzulkan Biden di DPR.

Menurutnya, pemakzulan hanya seharusnya dilakukan jika ada bukti yang kuat yang menghubungkan Presiden Biden dengan kejahatan tingkat tinggi atau pelanggaran serius, yang saat ini tidak ada.

Penyelidikan Pemakzulan Terhadap Presiden Biden: Kontroversi dan Tantangan