MEMO.CO.ID, JAKARTA – Ahmad Sahroni dari Partai NasDem mengaku tidak mengetahui secara detail tentang penggunaan dana Kementerian Pertanian untuk pembagian sembako. Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, menyatakan bahwa NasDem mungkin tidak terlibat langsung dengan kasus tersebut, mengingat peran kontroversial Syahrul Yasin Limpo, mantan Menteri Pertanian, dalam kasus korupsi.
Akankah NasDem Bertanggung Jawab atas Dana Sembako Kementan?
Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menganggap wajar pernyataan Ahmad Sahroni, Bendahara Umum Partai NasDem, yang mengaku tidak mengetahui penggunaan dana Kementerian Pertanian untuk pembagian sembako oleh partainya. Menurut Boyamin, NasDem mungkin tidak terlibat langsung dalam detail pengelolaan dana sembako dari Kementan, mengingat kontroversi yang melibatkan mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo, dalam kasus korupsi.
“Saya melihat NasDem mungkin tidak ingin terlibat secara langsung dengan urusan mantan menteri, jadi lebih baik mengembalikan uangnya. Memang tidak masuk akal jika mereka tidak tahu saat ada sumbangan sembako pada masa pandemi COVID, lalu bertanya dari mana uangnya,” ujar Boyamin kepada wartawan pada Rabu (5/6/2024).
Boyamin menduga bahwa NasDem akhirnya mengembalikan dana yang terkait dengan pembagian sembako ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menghindari masalah lebih lanjut terkait kasus yang melibatkan SYL. “Kemungkinan pengembalian ini untuk menghindari masalah, dan pada akhirnya mereka menyadari bahwa dana tersebut berasal dari Kementan dan akhirnya dikembalikan ke KPK,” tambah Boyamin.
Menurutnya, KPK harus bertindak jika ada indikasi keterlibatan pihak NasDem dalam kasus korupsi yang melibatkan SYL. Boyamin berharap agar kasus ini bisa diusut lebih dalam untuk kejelasan dan keadilan.
“KPK harus bertindak sesuai dengan tugasnya jika ada indikasi keterlibatan siapa pun yang terlibat dalam kasus ini. Pertanggungjawaban harus dituntut kepada mereka yang terlibat, termasuk NasDem,” ungkapnya.
NasDem dan Kontroversi Sembako: Keterlibatan dan Klarifikasi
Dugaan keterlibatan NasDem dalam skandal sembako menimbulkan pertanyaan serius terkait integritas partai. Meskipun Ahmad Sahroni mengklaim tidak mengetahui sumber dana yang digunakan, respons publik dan tuntutan transparansi menekan partai untuk menjelaskan posisinya secara jelas.
Boyamin Saiman mendesak KPK untuk menyelidiki lebih lanjut dan menegaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas harus diutamakan dalam menangani dana publik. NasDem diharapkan untuk memberikan klarifikasi yang lebih mendalam terkait peristiwa ini, demi menjaga kepercayaan masyarakat.
Kesimpulan ini menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik serta tuntutan untuk bertindak adil dalam kasus yang melibatkan pejabat dan partai politik.
