Ia menambahkan bahwa integritas proses pengadaan merupakan cerminan dari tata kelola pemerintahan yang bersih atau good governance.
Lebih lanjut, politisi PKS ini meminta agar Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Kabupaten Jember lebih transparan dan berani melawan tekanan dari pihak manapun.
Baca Juga: Konsisten Dukung TNI/ Polri KAI Daop 7 Madiun Berikan Diskon Tarif Mudik
Selain itu, ia mendorong Komisi C DPRD Jember untuk segera memanggil dinas terkait guna melakukan klarifikasi atau Rapat Dengar Pendapat (RDP). Fokus utamanya adalah mengevaluasi prosedur lelang yang sudah berjalan serta memastikan tidak adanya penyalahgunaan wewenang dalam penunjukan pelaksana proyek jalan, jembatan, maupun gedung pemerintah.
Dugaan pengkondisian ini menjadi ujian besar bagi komitmen antikorupsi di Kabupaten Jember. Publik menantikan langkah nyata dari instansi berwenang untuk mengaudit proses-proses pengadaan yang mencurigakan tersebut.
Jika terbukti ada pelanggaran hukum, aparat penegak hukum diharapkan tidak ragu untuk masuk dan melakukan penyelidikan demi menyelamatkan keuangan negara.
Persoalan ini diprediksi akan terus bergulir di gedung dewan mengingat pentingnya sektor infrastruktur sebagai penggerak ekonomi daerah.
Pengawasan publik kini menjadi kunci agar setiap rupiah yang dikeluarkan dari APBD benar-benar kembali dalam bentuk fasilitas publik yang berkualitas tinggi, bukan sekadar menjadi lahan bancakan oknum-oknum pencari rente.
FAQ
Pengkondisian proyek adalah praktik mengatur proses lelang atau tender sedemikian rupa agar perusahaan tertentu keluar sebagai pemenang, biasanya melalui manipulasi syarat teknis atau interaksi di balik layar.
Dugaan ini diungkapkan secara terbuka oleh Nanang Mohammad Nasir, salah satu politisi dari Fraksi PKS di DPRD Kabupaten Jember.
Dampaknya meliputi potensi penurunan kualitas bangunan karena pemenang proyek dipilih bukan berdasarkan kompetensi terbaik, serta terjadinya inefisiensi anggaran daerah akibat kurangnya kompetisi harga.
Politisi PKS mendorong adanya pemanggilan terhadap instansi terkait dan peninjauan kembali prosedur lelang melalui mekanisme Rapat Dengar Pendapat (RDP) di komisi terkait.
