- Legislator PKS di DPRD Jember mencium aroma tidak sedap terkait dugaan pengaturan pemenang tender proyek pembangunan fisik di lingkungan pemerintah daerah. Proyek Infrastruktur Jember Dibongklar Politikus PKS
- Praktik ini disinyalir melibatkan jaringan pihak tertentu yang membatasi akses kontraktor lokal yang kompeten untuk berkompetisi secara sehat.
- DPRD Jember didesak segera menggunakan fungsi pengawasannya guna memastikan penggunaan APBD sektor infrastruktur berjalan transparan dan akuntabel.
Politisi PKS Ungkap Dugaan Praktik Pengkondisian Proyek Infrastruktur Jember yang Rugikan Publik
JEMBER, MEMO
– Iklim pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Jember tengah diterpa isu miring seiring munculnya tudingan mengenai adanya “main mata” dalam proses tender pembangunan infrastruktur.
Baca Juga: Kualitas Menu Makan Bergizi Gratis di Madiun Disorot Akibat Temuan Jambu Busuk
Dugaan ini dilempar oleh politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Nanang Mohammad Nasir, yang secara vokal menyoroti adanya pola pengkondisian proyek yang sistematis.
Menurutnya, skema pengaturan ini tidak hanya mencederai prinsip keadilan dalam dunia usaha, tetapi juga berpotensi menurunkan kualitas hasil pembangunan fisik yang dibiayai oleh uang rakyat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Baca Juga: Dugaan Telur Busuk Program Makan Bergizi Gratis di Madiun Coreng Citra Satuan Pelayanan
Kritik tajam Nanang muncul setelah adanya pengaduan dan pengamatan terhadap beberapa prproses lelangi dinas teknis terkait. Ia menduga bahwa pemenang tender seringkali sudah ditentukan sebelum proses lelang secara resmi mencapai tahap akhir.
Hal ini terlihat dari adanya persyaratan teknis yang dirasa terlalu spesifik dan hanya bisa dipenuhi oleh segelintir perusahaan tertentu yang dekat dengan lingkaran kekuasaan. Dampaknya, banyak pengusaha jasa konstruksi lokal di Jember merasa terpinggirkan karena tidak mendapatkan kesempatan yang sama untuk berkontribusi.
Baca Juga: Vonis Korupsi Kredit BRI Pasar Pon Ponorogo Dua Terdakwa Resmi Dijatuhi Hukuman
“Jika praktik pengkondisian ini terus dibiarkan, maka semangat kompetisi yang jujur akan mati. Kita tidak ingin ananggaran infrastrukturang nilainya miliaran rupiah hanya dinikmati oleh kelompok itu-itu saja, sementara kualitas pekerjaannya justru dipertanyakan karena adanya beban ‘fee’ di awal,” tegas Nanang dalam keterangannya di hadapan media.
FAQ
Pengkondisian proyek adalah praktik mengatur proses lelang atau tender sedemikian rupa agar perusahaan tertentu keluar sebagai pemenang, biasanya melalui manipulasi syarat teknis atau interaksi di balik layar.
Dugaan ini diungkapkan secara terbuka oleh Nanang Mohammad Nasir, salah satu politisi dari Fraksi PKS di DPRD Kabupaten Jember.
Dampaknya meliputi potensi penurunan kualitas bangunan karena pemenang proyek dipilih bukan berdasarkan kompetensi terbaik, serta terjadinya inefisiensi anggaran daerah akibat kurangnya kompetisi harga.
Politisi PKS mendorong adanya pemanggilan terhadap instansi terkait dan peninjauan kembali prosedur lelang melalui mekanisme Rapat Dengar Pendapat (RDP) di komisi terkait.
