Kemampuan Militer: Panjang runway 1.890 meter dengan daya dukung tinggi (PCN 68/F/C/X/T) sangat memadai untuk pendaratan pesawat angkut militer taktis utama, seperti C-130 Hercules, yang krusial untuk mobilisasi logistik dan personel skala besar. Spesifikasi ini jauh melampaui kebutuhan logistik industri biasa, menjadikannya aset strategis.
Jalur Maritim Global: Lokasi Morowali yang dekat dengan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II dan III – jalur maritim global vital – membuat bandara ini rentan. Dalam skenario krisis, bandara ini dapat digunakan sebagai titik forward operating base logistik cepat oleh entitas asing. Simulasi Force Down TNI TNIegaskan bahwa bandara ini telah diidentifikasi sebagai titik kerawanan strategis yang harus diamankan.
Baca Juga: Tragedi Balita Jatuh dari Balkon Apartemen Jatinegara Akibat Ditinggal Orang Tua Sendirian
Ancaman non-militer terbesar tetap pada kerawanan lalu lintas orang dan barang. Tanpa kontrol ImigImigrasi Bea Cukai yang ketat, jalur udara ini berpotensi memfasilitasi penyelundupan, kebocoran penerimaan negara, dan lalu lintas orang asing tanpa pengawasan, mengingat IMIP mempekerjakan puluhan ribu karyawan, termasuk Tenaga Kerja Asing (TKA).
Penutup Celah Regulasi: Amandemen UU Mendesak
Kasus Bandara IMIP menunjukkan adanya kelemahan sistematis dalam tata kelola infrastruktur khusus. Meskipun bandara tersebut legal secara administratif sesuai UU No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, celah kedaulatan fungsional terbuka lebar, terutama terkait izin penerbangan internasional sementara (Pasal 249).
Anggota DPR mendesak agar bandara khusus, sebagai Obvitnas strategis, harus berada di bawah kontrol penuh negara secara permanen.
Para pakar dan legislator merekomendasikan:
Audit Gabungan Wajib: Sebelum izin operasi diterbitkan, diperlukan Joint Audit antara Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertahanan, dan Kementerian Keuangan (Bea Cukai) untuk fasilitas dengan runway di atas 1.500 meter di area strategis.
Baca Juga: SBY Siapkan Langkah Hukum Tegas Terkait Tudingan Keterlibatan Isu Ijazah Jokowi
Pengetatan Izin Internasional: Amandemen UU Penerbangan untuk mensyaratkan personel dan infrastruktur CIQ penuh secara permanen, bahkan untuk izin internasional sementara.
Pembentukan Satuan Tugas Permanen: Pembentukan gugus tugas pengawasan Obvitnas yang melibatkan TNI (Kopasgat/Koopsudnas), Bea Cukai, Imigrasi, dan Otoritas Bandara, di bawah koordinasi Dewan Pertahanan Nasional (DPN), untuk mencegah anomali serupa terulang.
Kasus Morowali ini harus menjadi momentum penting bagi pemerintah untuk meninjau ulang dan mengamankan semua infrastruktur khusus di kawasan industri strategis lainnya, memastikan bahwa manfaat ekonomi yang besar tidak dibayar dengan harga kedaulatan negara yang tak ternilai.
