Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan mantan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, menghadapi pengaturan ulang jadwal pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hal ini terkait dengan dugaan kasus korupsi yang terjadi selama masa jabatannya dalam pengadaan perangkat lunak untuk pemantauan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri pada tahun 2012. Artikel ini akan merinci alasan di balik pembatalan pemeriksaan Cak Imin oleh KPK dan sikap tegas yang diambilnya.

Selain itu, akan disajikan informasi mengenai perkembangan terbaru dalam kasus ini yang melibatkan beberapa tersangka dan bagaimana KPK terus berusaha mengungkap kebenaran di baliknya.

Rahasia di Balik Penundaan Pemeriksaan Cak Imin oleh KPK

Ketua Umum PKB dan mantan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Cak Imin, tidak dapat menjalani pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada hari ini. KPK telah mengatur ulang jadwal pemeriksaan Cak Imin untuk minggu depan.

“Iya, beliau tidak bisa hadir dan telah mengkonfirmasi. Kami telah memanggilnya untuk hadir minggu depan,” tegas Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri, pada hari Selasa (5/9/2023).

KPK akan segera memberikan informasi lebih lanjut mengenai tanggal pemeriksaan Cak Imin pada minggu depan.

“Kami akan memberikan informasi lebih lanjut,” tambahnya.

Sebelumnya, Ali menjelaskan bahwa pemanggilan Cak Imin adalah sebagai saksi dalam kasus korupsi yang terkait dengan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).

“Iya, benar (pemanggilan hari ini). Beliau dipanggil sebagai saksi dalam dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) di Kemnaker yang saat ini sedang diselidiki oleh KPK,” katanya.

Sementara itu, Cak Imin menyatakan bahwa ia tidak dapat hadir untuk memenuhi panggilan pemeriksaan KPK hari ini. Alasannya adalah karena ia memiliki jadwal di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, yang telah dijadwalkan sebelumnya.

Alasan Cak Imin Tak Hadir: Jadwal dan Integritasnya

“Saya sudah dijadwalkan oleh teman-teman Jam’iyyatul Qurra wal Huffaz (JQH), sebuah organisasi para hafiz dan qori NU. Saya telah lama dijadwalkan untuk membuka forum MTQ internasional yang melibatkan banyak negara. Sebagai Wakil Ketua DPR, saya harus membuka acara tersebut, sehingga saya mungkin meminta untuk ditunda,” ujarnya.