Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan temuan krusial terkait potensi kerugian keuangan negara senilai Rp18,19 triliun pada semester I-2023. Dalam laporan terbaru, Ketua BPK Isma Yatun membeberkan hasil pemeriksaan yang mencakup 9.261 poin, menyoroti kelemahan sistem pengendalian dan ketidakefisienan dengan nilai signifikan.
Temuan ini menjadi sorotan utama dalam Rapat Paripurna DPR RI, menggarisbawahi pentingnya tindak lanjut kolaboratif antara BPK dan pemerintah untuk optimalisasi transparansi dan akuntabilitas.
Pemeriksaan BPK Mengungkap 9.261 Temuan Kerugian hingga Rp18,19 Triliun
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menemukan sebanyak 9.261 poin yang berpotensi merugikan keuangan negara senilai Rp18,19 triliun pada paruh pertama tahun 2023. Informasi mengenai potensi kerugian negara ini disampaikan oleh Ketua BPK, Isma Yatun, saat Rapat Paripurna ke-10 DPR RI pada Masa Persidangan II 2023-2024. Isma membacakan sebagian hasil dari Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I 2023.
Isma menjelaskan bahwa IHPS I 2023 melibatkan 705 laporan hasil pemeriksaan (LHP), di mana terdiri dari 681 LHP yang berkaitan dengan keuangan, 2 LHP berkaitan dengan kinerja, dan 22 LHP yang memiliki tujuan tertentu (DTT).
“Temuan-temuan dalam LHP tersebut mengungkapkan sebanyak 9.261 poin yang meliputi kelemahan dalam sistem pengendalian internal, pelanggaran yang dapat menyebabkan kerugian, potensi kerugian, serta kekurangan dalam penerimaan, juga disertai dengan ketidakefisienan, ketidakhematan, dan ketidakefektifan (3E) dengan total nilai mencapai Rp18,19 triliun,” papar Isma saat Rapat Paripurna di Kompleks DPR RI, Jakarta Pusat, pada hari Selasa (5/12).
“Dari total nilai temuan tersebut, terdapat dua klasifikasi temuan dengan nilai terbesar, yakni potensi kerugian sebesar Rp7,43 triliun dan kekurangan penerimaan sebesar Rp6,01 triliun,” tambahnya.
Pentingnya Kolaborasi BPK dan Pemerintah untuk Transparansi Keuangan Negara
BPK telah menyatakan bahwa ada langkah-langkah yang telah diambil oleh pihak terkait selama proses pemeriksaan. Setidaknya terdapat dana sebesar Rp852,82 miliar yang telah disetor atau aset yang telah diserahkan untuk mengembalikan potensi kerugian negara tersebut.
Isma kemudian menekankan pentingnya kolaborasi antara BPK dan DPR RI. Baginya, sinergi ini menjadi salah satu hal fundamental.
“Melakukan tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan BPK oleh pemerintah adalah bagian penting dalam memperoleh dampak pemeriksaan yang maksimal dalam konteks akuntabilitas dan transparansi dalam kerangka good governance,” tegasnya.
Di sisi lain, BPK juga mengklaim bahwa mereka berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara sebesar Rp132,69 triliun sejak tahun 2005 hingga paruh pertama tahun 2023 ini.
Pentingnya Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK dan Kolaborasi dengan Pemerintah untuk Transparansi Keuangan Negara
Dari hasil pemeriksaan BPK pada semester I-2023, mencakup 9.261 poin terkait kerugian keuangan negara senilai Rp18,19 triliun. Isma Yatun, Ketua BPK, menyoroti kelemahan sistem pengendalian dan ketidakefisienan yang menjadi poin krusial dalam laporan tersebut.
Potensi kerugian sebesar Rp7,43 triliun dan kekurangan penerimaan senilai Rp6,01 triliun menjadi sorotan utama. Langkah tindak lanjut telah dilakukan dengan dana sebesar Rp852,82 miliar yang telah disetor atau aset diserahkan guna mengembalikan kerugian negara.
Isma menegaskan pentingnya integrasi antara BPK dan DPR RI dalam melakukan tindak lanjut hasil pemeriksaan, sebagai upaya krusial untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam kerangka good governance.
BPK juga menegaskan berhasilnya penyelamatan potensi kerugian negara hingga Rp132,69 triliun sejak tahun 2005 hingga semester I tahun 2023. Sinergi antara BPK dan pemerintah menjadi landasan utama dalam memaksimalkan efektivitas pemeriksaan demi kesejahteraan keuangan negara.
