Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono angkat bicara mengenai desain jembatan lengkung bentang panjang (longspan) LRT Jabodebek di Gatot Subroto-Kuningan yang dianggap salah.

Menurut Basuki, konstruksi jembatan lengkung tersebut sebenarnya sudah baik. Dia berpendapat bahwa sangat wajar jika LRT Jabodebek melaju dengan kecepatan 20 km per jam di tikungan. Menurutnya, semua kereta pasti akan melambat saat melintas di jalur yang menikung.

“Tapi bukan karena salah desain, hati-hati itu. Karena itu memang, misalnya di kota berapa kecepatannya, 30-40 km per jam. Kalau di tikungan 20 km per jam ya wajar,” ungkapnya seperti yang dilansir dari detik.com pada Senin (7/8).

“Iya, mau kecepatan berapa lagi? Wong di jalur lurus saja 30-40 km per jam. Jadi ketika di tikungan, semua kereta api pasti melambat,” lanjutnya.

Basuki juga menyatakan bahwa Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan (KKJTJ) telah melakukan pengujian terhadap proyek ini. Menurutnya, jika longspan tidak dibangun seperti sekarang, maka bangunan gedung di sekitarnya akan terkena dampak.

“KKJTJ sudah melakukan uji waktu itu. Jadi semua oke. Karena ini bayangkan dari Warung Buncit ke Rasuna Said, itu kan 90 derajat. Kalau mau dilengkungkan panjang, hotel-hotel habis semua. Tapi kan ini masuk dalam koridor keselamatan transportasi,” jelasnya.

Pernyataan mengenai kesalahan desain LRT Jabodebek sebelumnya diungkapkan oleh Kartika Wirjoatmodjo pada Selasa (1/8) lalu.

“Itu salah desain karena dulu Adhi sudah bangun jembatannya, dia tidak mengetes sudut kemiringan keretanya. Jadi sekarang kalau belok harus pelan sekali, karena seharusnya lebih lebar tikungannya,” ujar Tiko seperti yang dikutip dari detik.com.

Kartika Wirjoatmodjo Soroti Kekurangan Sistem Integrator dan Spesifikasi Kereta dalam Proyek LRT Jabodebek

“Kalau tikungannya lebih lebar, dia bisa belok sambil meningkatkan kecepatan, karena tikungannya sekarang sudah terlanjur dibuat sempit, jadi keretanya harus berjalan hanya 20 km per jam, sangat lambat,” tambahnya.

Dia menambahkan bahwa hal ini terjadi karena pembangunan prasarana tidak berkoordinasi dengan pihak yang membangun sarana lainnya.