Induk perusahaan Google, Alphabet, telah mengumumkan kebijakan baru yang mengatur jumlah “pertanyaan” yang dapat dijawab oleh teknologi kecerdasan buatan (AI) mereka tentang pemilihan umum.

Pembatasan ini mencakup penggunaan chatbot AI mereka, Bard, dan mesin pencari Google Search yang menggunakan teknologi kecerdasan buatan yang sedang mereka kembangkan. Langkah ini diambil sebagai antisipasi menghadapi pemilihan umum nasional yang akan diadakan di sejumlah negara besar di seluruh dunia, dimulai pada awal tahun 2024, sebagaimana dilaporkan oleh Reuters.

Selain Amerika Serikat, negara-negara lain yang akan menyelenggarakan pemilihan umum nasional pada tahun 2024 termasuk India, Afrika Selatan, dan Indonesia.

Google menyatakan bahwa mereka akan lebih berfokus pada peran yang dapat dimainkan oleh kecerdasan buatan sambil tetap memberikan layanan kepada pemilih dan pihak yang terlibat dalam kampanye di berbagai pemilihan umum di seluruh dunia.

Perusahaan induk Facebook, Meta, juga telah mengumumkan larangan terhadap penggunaan produk kecerdasan buatan mereka oleh kampanye politik atau pengiklan di industri yang ketat diatur.

Sementara itu, Twitter X yang dimiliki oleh Elon Musk telah mengumumkan kebijakan yang memungkinkan iklan politik dari partai politik dan kandidat politik di Amerika Serikat. Sebelumnya, Twitter telah melarang semua jenis iklan politik sejak tahun 2019.

Pendekatan kebijakan yang diambil oleh Elon Musk sedang diselidiki oleh Uni Eropa, yang mengharuskan setiap iklan politik diberi label yang menyebutkan pihak yang membayar, nilai pembayaran, dan untuk pemilihan umum di negara mana.

Penggunaan kecerdasan buatan mengancam pemilihan umum di Indonesia. Pada bulan Februari mendatang, Indonesia akan menyelenggarakan pemilihan umum legislatif dan presiden secara bersamaan.

Pemerintah Indonesia telah menyoroti penggunaan kecerdasan buatan dalam kampanye pemilu, termasuk dalam kampanye presiden yang melibatkan Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo.

Implikasi Larangan Iklan Politik oleh Meta Terhadap Pemilu Online

Seperti pemerintah lain di berbagai belahan dunia, Indonesia berusaha menemukan cara untuk mengatur penggunaan kecerdasan buatan agar tidak digunakan untuk menyebarkan informasi palsu dan hoaks.