Dugaan kebocoran data pemilih yang menimpa Komisi Pemilihan Umum (KPU) mendapat perhatian Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Dalam responsnya, BSSN tengah mengkoordinasikan upaya analisis dan investigasi terhadap insiden siber tersebut.

Pelaku peretasan data, dikenal sebagai ‘Jimbo’, berhasil menyebarkan lebih dari 250 juta data pemilih, memicu keprihatinan terhadap kerentanan sistem informasi KPU.

Analisis Mendalam: Respons BSSN dan KPU Atas Insiden Kebocoran Data

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) telah mengumumkan mengenai penyelidikan yang sedang dilakukan terkait dugaan kebocoran data pemilih yang dialami oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pengumuman ini muncul empat hari setelah kasus tersebut pertama kali diungkap di media sosial dan dilaporkan oleh berbagai media.

Ariandi Putra, Juru Bicara BSSN, mengonfirmasi bahwa mereka telah berkomunikasi dan berkoordinasi dengan KPU perihal kebocoran data yang diduga terjadi. Saat ini, pihaknya sedang melakukan analisis terkait masalah ini.

“Dalam menangani insiden siber yang terjadi di KPU, BSSN sedang melakukan analisis dan investigasi digital terhadap aplikasi dan server guna mengidentifikasi penyebab utama dari insiden siber tersebut,” ujar Ariandi dalam keterangannya yang ditulis pada Jumat (1/12).

Ariandi menambahkan bahwa BSSN terus berkoordinasi secara intensif dengan KPU dan siap memberikan bantuan serta saran untuk meningkatkan keamanan sistem informasi milik KPU.

“Hasil dari investigasi serta perkembangan lanjutan terkait dugaan kebocoran data akan diumumkan langsung oleh KPU sebagai penyelenggara sistem elektronik,” lanjutnya.

Sebelumnya, akun bernama Jimbo di platform BreachForums membagikan informasi yang diduga berasal dari kebocoran data KPU pada hari Senin (27/11) pukul 09.21 WIB. Akun ini menampilkan beberapa tangkapan layar dari situs verifikasi Daftar Pemilih Tetap (DPT), yaitu https://cekdptonline.kpu.go.id/.

Data yang disebut bocor mencakup nama, Nomor Induk Kependudukan (NIK), tanggal lahir, dan alamat. Penyedia data tersebut mengklaim memiliki lebih dari 250 juta (252.327.304) data pemilih. Mereka juga menyediakan 500 ribu data sebagai sampel.

Investigasi BSSN Terhadap Kebocoran Data Pemilih: Peran Jimbo Dalam Kasus

Jimbo menjual informasi yang bocor dengan harga 2 BTC atau sekitar US$74 ribu (Rp1,14 miliar).

“Berdasarkan informasi yang kami terima, saat ini kami meminta bantuan dari Satgas Siber. Yang sedang bekerja adalah BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara),” ungkap Ketua Divisi Data dan Teknologi Informasi KPU, Betty Epsilon Idroos, pada hari Selasa (28/11) seperti dilaporkan oleh Antara.