KAYUAGUNG, Memo.co.id
Wacana pemerintah untuk menghapuskan Ujian Nasional (UN) pada tahun depan (2017), mendapatkan sambutan positif dari berbagai sekolah yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel). Diantara sekolah tersebut yakni SMKN 2 Kayuagung.
“Saya sangat setuju dan menyambut baik atas wacana pemerintah untuk menghapuskan sistem Ujian Nasional (UN),” ujar Kepala sekolah SMKN 2 Kayuagung, Nafion SPd, MSi, saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu 30 November 2016.
Menurut dia penghapusan sistem UN sangatlah tepat. Pasalnya, hanya sekolah itu sendiri yang mengetahui kualitas dari peserta didik mereka. Kemudian, lanjut dia, untuk soal dana itu lebih hemat dan efisien. Sehingga, kata dia, masing-masing guru yang ada di sekolah akan lebih memiliki tanggung jawab untuk menentukan kelulusan siswa yang mereka didik.
“Memang pada tahun sebelumnya, telah ada peraturan pemerintah yang menyatakan Ujian Nasional bukanlah penentu kelulusan. Tapi penghapusan atau penghentian sistem UN ini semakin baik. Oleh sebab itu, kami sebagai penyelenggara pendidikan siap untuk melaksanakan berbagai kebijakan pemerintah tersebut,”ungkapnya.
Selain SMKN 2 Kayuagung, sambutan serupa untuk menghapuskan sistem UN ini juga diutarakan Kepala SMAN 2 Kayuagung, Hendri Supianto SPd, MSi.
Menurut dia, penghapusan sistem UN yang rencananya akan berlaku tahun depan sangat baik dan efektif. “Saya sangat setuju, sebab sekolah diberikan kewenangan penuh untuk melakukan evaluasi dalam menentukan kelulusan peserta didik. Dan memang guru yang ada di setiap sekolah tentunya lebih paham dan mengerti bagaimana menilai hasil belajar siswa,”tuturnya.
Anggota Dewan Pendidikan Kabupaten OKI, Drs Ihsan Hamidi juga mendukung kebijakan pemerintah tersebut.”Kami Dewan Pendidikan OKI, mendukung kebijakan pemerintah untuk moratorium UN 2017,”ucapnya.
Dikatakannya, wacana penghapusan UN ini memang telah kerap berulang kali dibicarakan baik di seminar ataupun telah dilakukan penelitian. Dan ternyata memang sebaiknya sistem UN ini dihapuskan dulu, mengingat berbagai fasilitas pendidikan masih tidak sama antara daerah yang satu dengan lainnya.
“Oleh sebab itu, UN bukanlah sistem yang pas untuk mengukur kualitas pendidikan secara nasional. Kecuali fasilitas pendidikan di setiap daerah telah merata, mungkin UN bisa dijadikan salah satu sistem alat ukur kualitas pendidikan,”tukasnya. (Syakbanudin)
