Presiden keenam Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), mengungkapkan keprihatinannya atas temuan lapangan terkait kerusakan peralatan kampanye (APK). Saat turun ke lapangan untuk berkampanye, ia secara pribadi menyaksikan kerusakan dan pencurian sejumlah baliho partai politik dan calon anggota legislatif di beberapa wilayah.
Dalam kurun waktu dua bulan terakhir, SBY telah mengunjungi 85 kabupaten/kota, terutama di Pulau Jawa.
“Dalam masa yang akan datang, pengawas pemilu dan penegak hukum harus dapat menjaga dan melindungi APK tersebut,” ujar SBY dalam pidatonya berjudul ‘Indonesia 5 Tahun ke Depan’ di Cibubur, Bekasi, Jawa Barat, pada hari Rabu (7/2).
Perlindungan APK dan Pemilihan yang Tepat Menurut SBY
SBY meminta agar perlindungan dan pengamanan dilakukan terhadap semua APK yang dimiliki oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon anggota legislatif dari berbagai partai, serta milik seluruh partai politik.
“Jangan biarkan terjadinya konflik fisik di lapangan karena kerusakan APK ini, karena kurangnya perlindungan dari pengawas pemilu dan penegak hukum,” tambahnya.
Selain itu, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat juga menyoroti penyelenggara pemilu yang menurutnya terlalu fokus pada pemilihan presiden. Padahal, pada tanggal 14 Februari mendatang, rakyat juga akan memilih partai politik serta anggota DPR RI, DPD RI, dan DPRD untuk periode lima tahun ke depan.
“Kita sering mendengar pepatah ‘jangan salah memilih pemimpin’. Tetapi seharusnya juga ‘jangan salah memilih wakil rakyat di parlemen’ dan ‘jangan salah memilih partai politik’. Semua ini harus diimplementasikan dalam sistem dan peraturan pemilu yang sesuai,” ungkap SBY.
SBY menyoroti perlunya pengawasan yang lebih ketat terhadap APK selama masa kampanye politik. Ia menekankan bahwa pengamanan dan perlindungan APK dari segala pihak, termasuk pengawas pemilu dan aparat keamanan, merupakan hal yang sangat penting.
Selain itu, SBY juga mengingatkan akan pentingnya pemilihan yang tepat bukan hanya untuk pemimpin, tetapi juga untuk wakil rakyat di parlemen serta partai politik. Dengan demikian, sistem dan aturan pemilu yang tepat harus diterapkan untuk memastikan proses pemilihan yang adil dan berkualitas.