Surabaya, memo.co.id – Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Provinsi Jawa Timur, Saiful Rahman menargetkan tahun 2017 Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) dilaksanakan tanpa pengawas.
Menurutnya, para siswa membutuhkan ketenangan dan kenyamanan saat mengerjakan soal.
“Tahun depan saya buat tanpa pengawas. Jadi pengawasnya tidak harus di dalam kelas namun ditempat yang lain. Servernya kita pusatkan kemudian kita pasang CCTV tiap kelas,” tuturnya, Rabu (20/4) pada Memo.co.id di kantornya.
Pelaksanaan UNBK, masih menggunakan pengawas, teknisi dan proktor yang kadang masih keluar masuk kelas. Setelah dievaluasi dengan pertimbangan keamanan, ketertiban dan kenyamanan maka diupayakan tahun depan rencana ini bisa direalisasikan.
Saiful menambahkan, tahun 2016, kali pertama Kemendikbud menggelar UNBK secara serentak. Total SMA/MA/SMK di Surabaya mencapai 254 lembaga yang mengikuti UNBK. Kota Surabaya menjadi pelopor pelaksanaan UNBK. Tahun ini seluruh SMA/MA/SMK di Kota Pahlawan telah menggunakan sistem UN canggih tersebut.
Rinciannya, 137 SMA dengan 18.043 siswa, 16 MA dengan 1.341 siswa kemudian 101 SMK dengan jumlah siswa mencapai 18.346 orang. Dari total 254 sekolah tersebut hanya 9 sekolah yang menggabung dengan sub rayon maupun sekolah terdekatnya. Artinya, sebanyak 245 sekolah menggelar UNBK secara mandiri atau disekolahnya masing-masing.
Sementara secara nasional jumlah sekolah yang menyelenggarakan UNBK pada UN tahun ini meningkat drastis dibanding UN 2015 lalu. Pada UN 2015 hanya terdapat 554 sekolah penyelenggara UNBK, sedangkan pada UN 2016 terdapat 4.381 sekolah. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan jumlah sekolah penyelenggara UNBK yang cukup besar.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Timur H Soekarwo mengungkapkan dari 38 kota/kabupaten di Jatim, ada dua kabupaten yang belum menggunakan UNBK. Dua kabupaten tersebut diantara Sampang dan Bangkalan.“Tetapi dari prosentase jumlah keseluruhan peserta UNBK, 28 persen atau 281 ribu peserta berasal dariJatim,” terang Gubernur yang akrab disapa Pakde Karwo.
Dirinya tetap berupaya agar UNBK bisa dilaksanakan disemua kota/kabupaten di Jatim. Sayangnya, upaya tersebut masih terhalang terbatasnya infrastruktur. Salah satu masalah yakni terkendala aliran listrik, hingga kini baru sebanyak 61 persen wilayah Madura yang teraliri listrik.
Pakde juga menjamin dalam pelaksanaan UNBK di Jatim tidak akan ada jual beli jawaban dari bocoran soal ujian. “Kebocoran soal sekarang sudah tidak laku lagi. Jadi tidak ada jual beli, karena yang dikerjakan setiap orang berbeda dengan sistem komputer dan tidak mbunderi (melingkari jawaban dengan pensil, red) lagi,”tandasnya. (Lin)
