Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil dinilai memenuhi syarat menjadi Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim).
Penilaian tersebut disampaikan Ketua Majelis Kode Etik, Ikatan Ahli Perencana Kota Indonesia (IAP), Bernardus Djonoputro menyikapi sinyalemen Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) terkait calon pemimpin Ibu kota baru itu.
Bernardus yakin, sinyalemen Jokowi yang menyebut Kepala Otorita IKN berlatar belakang kepala daerah dan arsitek mengarah kepada orang nomor satu di Provinsi Jabar itu.
Menurutnya, meski ada sejumlah kepala daerah atau mantan kepala daerah memiliki background arsitek, namun sosok yang dicari Jokowi bukan hanya sekadar birokrat yang memiliki kemampuan arsitek semata.
“Saya kira dari profil yang harus ada lebih dari sekedar arsitek. Yang bisa disebut arsitek itu apa? Pertama, dia harus berpengalaman dan mampu menerjemahkan perencanaan makro ke dalam desain mikro. Jadi, pengalaman sebagai birokrat, bekerja dengan developer, dan (pernah) bekerja secara swasta penting sekali,” tuturnya.
Kedua, lanjut Bernie, kepala daerah berlatar belakang arsitek yang dipilih untuk memimpin IKN harus memiliki jaringan global. Terlebih, dengan hadirnya IKN tersebut, Indonesia tengah berupaya memindahkan ibu kotanya ke jantung khatulistiwa.
“Dia menjadi perhatian dunia karena membangunnya di Kalimantan. Jadi, network internasional dan pengalaman bekerja dengan investor internasional menjadi sangat penting,” ujarnya.
Ketiga, selain arsitek, Kepala Otorita IKN juga harus mampu mengurai masalah sosial politik warga yang kompleks.
“Karena perencanaan IKN kan tujuannya untuk menyejahterakan masyarakat dan IKN ini menjaga geopolitik nasional,” tegasnya.
