Mulai tahun depan, penggunaan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) akan dihentikan. Pemerintah telah merancang rencana untuk menerapkan sistem identitas digital mulai Oktober 2024. Dengan langkah ini, warga Indonesia tidak perlu lagi menunjukkan KTP atau memberikan salinan fotokopi KTP untuk mengakses berbagai layanan.

Cara penggantinya bagaimana?

Menurut Cahyono Tri Birowo, Asisten Deputi Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Penerapan SPBE Kementerian PAN-RB, integrasi data pemerintah menjadi hal penting untuk memberikan manfaat kepada masyarakat.

Dia menyatakan, “Pemerintah tidak akan lagi meminta masyarakat untuk mengisi KTP dan NIK. Semuanya akan tergantikan dengan identitas digital dan layanan yang terintegrasi.”

Dalam acara Profit CNBC Indonesia, Cahyono menjelaskan bahwa dengan adanya identitas digital, proses autentikasi tidak lagi harus dilakukan di setiap lembaga. Hal ini akan menghindarkan warga dari proses yang sama berulang kali.

Misalnya, warga tidak lagi perlu memberikan fotokopi KTP saat mendaftar di rumah sakit atau saat mengakses bantuan pemerintah. Penyedia layanan hanya perlu memeriksa identitas warga menggunakan data yang sudah tersimpan oleh pemerintah, seperti data biometrik.

“Coba bayangkan, warga di daerah pedalaman yang berhak menerima bantuan tunai. Mereka mungkin tidak mengingat nomor KTP atau membawa fisik KTP. Namun, data biometrik seperti sidik jari atau pemindaian mata sudah cukup,” ujarnya.

Integrasi Data Pemerintah: Migrasi ke Identitas Digital dan Efisiensi Layanan

Melalui sistem ini, tidak akan ada lagi duplikasi data di berbagai lembaga. Penyedia layanan hanya perlu melakukan pengecekan ke lembaga yang telah memiliki data yang diperlukan. Semua data identitas warga Indonesia sudah terpusat di Dukcapil Kementerian Dalam Negeri.

“Kita tidak menukar data, tapi memastikan keselarasan. Misalnya, data dari Dukcapil akan digunakan untuk keperluan kesehatan tanpa lagi mengisi formulir yang berbeda-beda. Ini bukan hanya soal data individu, melainkan data yang terintegrasi,” jelasnya.

Pemerintah sedang mempersiapkan Pusat Data Nasional (PDN) yang akan menggabungkan semua data dan aplikasi dari berbagai lembaga pemerintahan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan publik.

Menteri Kominfo, Budi Arie Setiadi, menyatakan optimis bahwa PDN akan selesai dan mengintegrasikan data pada Oktober 2024 mendatang. Konsolidasi data pemerintah akan dilakukan secara bertahap setelah PDN selesai dibangun tahun depan.

Saat ini, data disimpan sementara di pusat data nasional. Upaya integrasi akan didukung oleh Peraturan Menteri Kominfo tentang Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) yang mengatur tata kelola klasifikasi data dalam lingkup publik.

“Peraturan menteri masih dalam proses finalisasi,” tambah Budi.

PDN diharapkan menjadi infrastruktur yang mendukung integrasi dan keselarasan semua sistem dan data pemerintah. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan publik serta pengambilan kebijakan yang lebih baik.

Menuju Era Identitas Digital: Optimasi Layanan Publik dan Penghapusan Penggunaan Fotokopi KTP

Pemerintah Indonesia mempersiapkan peralihan menuju identitas digital sebagai gantinya penggunaan KTP pada layanan publik. Cahyono Tri Birowo menekankan pentingnya integrasi data pemerintah guna memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Dengan sistem digital ID, proses autentikasi menjadi lebih efisien tanpa perlu berulang kali mengisi data pada setiap lembaga. Pendekatan ini diharapkan meminimalisir penggunaan fotokopi KTP pada berbagai layanan, mengoptimalkan kecepatan serta efisiensi akses warga terhadap layanan pemerintah.