Reses M Hadi DPRD Jatim Asal Golkar Temukan Keluhan Warga Atas Kurang Singkronnya Kebijakan Walkot Kediri dengan Kadis

Menurutnya, pemerintah pusat melalui Kementerian keuangan sedang melakukan efisiensi anggaran yang berimbas kepada tata kelola anggaran di JKN.

“Saya yakin situasi ini akan berakhir pada tahun 2027 mendatang,”tuturnya.

Baca Juga: Dansatgas TMMD ke-127 Sekaligus Dandim 0809/Kediri Tinjau Langsung Sasaran Pembangunan di Desa Gadungan

Sempat M Hadi berpesan JKN hanya dijamin dengan anggaran terbatas, maka akan diteruskan aspirasi Pak Slamet yang melontarkan kritik kepada pemerintah melalui M Hadi sebagai wakilnya di gedung dewan provinsi Jawa Timur.

Sementara, Sudjono Teguh Widjaja, Ketua DPD Golkar sekaligus Wakil Ketua DPRD Kota Kediri menambahkan bila warga Kota Kediri yang memegang Kartu Tanda Penduduk, (KTP), setempat otomatis mendapatkan layanan gratis yang masih bertahan dari sumber keuangan Dana Bagi Hasil Cukai,(DBHCHT).

Baca Juga: Sengketa Proyek Alun-alun Masuk Babak Baru, Selisih Pembayaran Rp 9 M Lebih  Ditolak Kontraktor, begini pernyataan Kadis PUPR Kota Kediri

“Selama ini ketentuan faskes 1 bagi warga yang ber KTP Kota Kediri masih normal karena ada DBHCT,”tandasnya.

Sementara Cak Hadi juga mendengarkan keluhan warga yang hadir berkaitan dengan sering ditemukannya kebijakan yang berasal dari visi misi Kota Kediri dengan pembantunya di SatuSatuan Kerja Pemerintah DaerahPD).

Baca Juga: TMMD ke-127 Tak Hanya Bangun Infrastruktur, Pemkab Kediri Juga Bekali Warga Olahan Ikan Lele

“Hal itu wajar, karena tidak semua kepala dinas bisa langsung memahami visi misi Walikota baru. Bahkan kalau saya Walikotanya akan saya ganti semua kepala dinas tersebut,”ujar M Hadi sembari tertawa seru.(Hamzah)