Kediri, Memo.co.id
Relawan Kesehatan Indonesia melakukan aksi damai di depan Kantor Pemkab Kediri pada hari Jum’at, 29 April 2016 dalam rangka memperingati hari buruh se-dunia (1 mei). Aksi damai ini mengusung tema “Kesejahteraan untuk rakyat: pekerjaan layak-pembangunan ekonomi mandiri-kehidupan layak sesuai Pancasila dan UUD 1945”. Dalam orasinya, para aktifis meminta hak sesuai dengan pancasila sila ke lima “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” dan UUD 1945 pasal 33 ayat 3 yang berbunyi “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.
Orasi dilanjutkan oleh serikat mahasiswa Indonesia yang diwakili Dini (Mahasiswa UNP Kediri). Dalam orasinya Dini menyampaikan, “hari ini Serikat Mahasiswa Indonesia bersama dengan Relawan Kesehatan Indonesia lagi-lagi menduduki depan gedung Pemkab untuk menuntut. Disini kita mencerminkan bahwa hari ini kita belum sejahtera, masih banyak problema yang kita alami terutama di Kabupaten Kediri”.
Harapan dari para aktifis, tidak ada satupun wakil rakyat yang melenceng dari Pancasila dan UUD 1945 dan meningkatkan Upah Minimum Kabupaten Kediri. Saat ini Upah Minimum Kabupaten Kediri belum mampu memenuhi kebutuhan hidup warganya tapi angka pengangguran semakin tahun semakin bertambah. Upah Minimum Kabupaten Kediri Rp. 1.439.000,- yang dianggap belum layak. Menurut para aktifis, ukuran untuk menentukan tingkat kelayakan sesuai kebutuhan berdasarkan 68 komponen sekitar Rp. 1.950.00,- itupun sangat minim.
Para aktifis ingin menemui Sekwan. Namun berhubung Sekwan tidak ada di tempat, akhirnya diwakili anggota sekwan Siswo Hariyono, SE. dan relawan menyerahkan surat untuk segera di tanggapi secepatnya. Aktifis juga meminta waktu untuk membahas ekonomi mandiri yang ada di Kabupaten Kediri.
Saat di konfirmasi memo.co.id, Daniel Arisandi Ketua Relawan Kesehatan Indonesia menyampaikan, “Tuntutan dalam aksi damai ini ada 4 yaitu (1) membuka lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya untuk rakyat dengan upah layak tanpa adanya sistim pekerjaan kontrak, borongan, outsourcing. (2) Jika memang belum bisa dibuka lapangan pekerjaan yang layak untuk rakyat, membangun ekonomi mandiri rakyat tidak hanya modal tetapi pelatihan, distribusi produksinya juga harus dipikirkan oleh Pemerintah agar bisa mendapatkan keuntungan. (3) Kami meminta dibuka ruang demokrasi yang seluas-luasnya untuk rakyat dalam hal untuk mengkritisi segala kebijakan pemerintah yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 tanpa adanya tekanan dari pihak manapun. (4) Menolak adanya kriminalisasi terhadap seluruh aktifis-aktifis rakyat dalam berbagai bidang. Ketenaga kerjaan, kesehatan, pendidikan, tanah dan sebagainya”. ( Made / Widya )
