RAPBN 2026 Dirancang sebagai Senjata Fiskal untuk Perangi Kemiskinan dan Dorong Ekonomi

Jakarta, Memo
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, MH Said Abdullah, menegaskan bahwa Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 telah dirancang secara strategis sebagai “senjata fiskal” untuk memerangi kemiskinan dan mendorong kebangkitan ekonomi nasional.

Pernyataan ini disampaikan dalam rapat paripurna di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (23/9/2025). Dengan asumsi pertumbuhan ekonomi 5,4%, fokus anggaran tahun depan akan diarahkan untuk melindungi rakyat miskin dan memperkuat industri dalam negeri.

Baca Juga: H+2 Lebaran, Meski Ramai dan Padat Situasi Jalan Doho Termasuk Stasiun KA Kediri Tetap Lancar, Begini Penjelasan Polisi

Strategi Perlindungan Sosial dan Kebangkitan Ekonomi

Menurut Said, penetapan RAPBN 2026 bukan sekadar rutinitas, melainkan upaya konkret pemerintah dan legislatif untuk memastikan pembangunan berjalan efektif hingga ke akar rumput. Ia menekankan bahwa prioritas anggaran akan dialokasikan untuk melindungi rumah tangga miskin dan rentan, serta menjadi katalis pertumbuhan ekonomi yang menciptakan efek berganda, seperti penciptaan lapangan kerja dan pemerataan ekonomi.

Asumsi Makro dan Target Kesejahteraan

Sebagai fondasi, RAPBN 2026 disepakati dengan sejumlah asumsi makroekonomi yang ambisius namun terukur:
Pertumbuhan Ekonomi: 5,4%
Inflasi: Terjaga di 2,5%
Nilai Tukar Rupiah: Rp16.500 per dolar AS

Baca Juga: Misteri Kematian Bocah di Sukabumi Dugaan Kekerasan Ibu Tiri Hingga Proses Hukum

Selain itu, Said juga memaparkan target indikator kesejahteraan yang untuk pertama kalinya mencakup Indeks Kesejahteraan Petani dan penciptaan lapangan kerja formal. Target-target tersebut antara lain:

Tingkat Kemiskinan: 6,5–7,5%
Pengangguran Terbuka: 4,44–4,96%
Indeks Gini: 0,377–0,380

Baca Juga: Duka Mendalam Bocah 8 Tahun Di Sampang Ditemukan Meninggal Di Bawah Jembatan Usai Dilaporkan Hilang Oleh Pihak Keluarga

Said menekankan pentingnya menjaga stabilitas inflasi dan nilai tukar agar tidak memicu gejolak harga di sektor riil maupun guncangan di sisi moneter, yang memerlukan koordinasi erat antara pemerintah pusat, daerah, dan Bank Indonesia.

Postur Fiskal dan Pergeseran Paradigma

Dalam postur RAPBN 2026, pendapatan negara ditargetkan sebesar Rp3.153,5 triliun dan belanja negara mencapai Rp3.842,7 triliun, menghasilkan defisit Rp689,1 triliun atau 2,68% dari PDB. Peningkatan belanja akan difokuskan pada penguatan perlindungan sosial, perluasan transfer ke daerah, dan sektor-sektor strategis seperti energi dan pertanian.

Secara lebih mendalam, Said juga menyoroti perlunya pergeseran fundamental dalam strategi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ia mendorong pemerintah untuk meninggalkan pola pertumbuhan berbasis utang dan beralih ke pertumbuhan berbasis pendapatan. Langkah ini, menurutnya, krusial untuk menjadikan APBN lebih sehat dan berkelanjutan dalam jangka panjang.

Di akhir laporannya, Said meminta adanya monitoring ketat dari berbagai lembaga negara untuk memastikan tata kelola APBN 2026 berjalan transparan dan akuntabel.