Diterangkannya, untuk perawatan jalan saja memakan dana sebesar Rp500 juta per 1 km, kontruksi aspal berkisar 4,5 Milyar per kilometer sedangkan cor beton memakan dana sebesar Rp 5 miliiar per 1 km. “Coba dikalikan dengan 2.000 km jalan kita, kita kewalahan” pungkasnya. Lebih lanjut dikatakan H Iskandar, pihaknya serius dalam hal tersebut. Namun memang pembangunan yang bisa dilakukan hanya secara bertahap. “Jalan rusak di wilayah OKI tentu menjadi prioritas. Untuk itu, masyarakat jangan mudah terprovokasi atas isu- isu yang tidak jelas,” ujar H Iskandar.

Bupati juga mengajak Kades beserta tokoh masyarakat OKI untuk menumbuhkan sifat gotong royong dengan secara mufakat untuk bekerjasama dalam membangun desa. “Mari bergotong royong dengan memanfaatkan dana yang digelontorkan Pemkab OKI sebesar Rp120 miliiar melalui dana APBD dan Rp 200 miliar dari APBN atau pemerintah pusat. Dana tersebut dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk membangun desa,” jelasnya.

Sementara itu, terkait jalan rusak di OKI yang diduga dijadikan wacana pemekaran Pantai Timur, perlu dikembalikan lagi pada moratorium DOB yang ditetapkan Pesiden dan disampaikan Mendagri belum lama ini.

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Tjahjo Kumolo menegaskan tidak ada pemekaran wilayah di Sumsel. Itu karena wilayah di Sumsel masih banyak yang dimasukkan dalam kategori daerah miskin.

“Kami mohon agar Dewan Perwakilan Daerah (DPD) agar tidak mengusulkan pemekaran suatu wilayah karena hal tersebut nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Presiden,” harapnya pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Musrembang RKPD) Sumsel di Hotel Swarna Dwipa medio April lalu.

Mendagri menegaskan, pemekaran wilayah bukanlah sebuah jalan pintas. “Sebab pembangunan merata di seluruh daerah lebih baik daripada pemekaran wilayah,”tutupnya. (Syakbanudin-rel)

« 1 2

Pos Terkait

Baca Juga