Mayoritas penduduk Indonesia menganggap melindungi lingkungan dari kerusakan di tengah krisis iklim adalah sebuah tanggung jawab moral. Namun, ironisnya, tindakan nyata untuk melaksanakan tanggung jawab tersebut masih terbilang minim, lebih banyak sekadar omongan.

Temuan ini diungkapkan dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Pusat Komunikasi Perubahan Iklim Universitas Yale di Amerika Serikat, yang bekerja sama dengan Development Dialogue Asia, Communication for Change, dan Kantar Indonesia.

Penelitian ini berlangsung antara Juni hingga Juli 2021 dan melibatkan wawancara dengan 3,490 responden di seluruh Indonesia, yang mencakup 34 provinsi.

Hasil dari penelitian ini kemudian dilengkapi dengan 14 sesi diskusi terbatas pada Juli hingga Agustus 2022, yang melibatkan Communication for Change, di beberapa lokasi seperti Jakarta, Jayapura (Papua), Tarai Bangun (Riau), Kisaran (Sumatera Utara), serta Tegal, Demak, dan Semarang (Jawa Tengah).

Diskusi ini menghasilkan pemahaman lebih dalam tentang segmen audiens dan panduan adaptasi pesan terkait perubahan iklim.

Enggar Paramita, dari Development Dialogue Asia, mengatakan bahwa hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa 91 persen penduduk Indonesia merasa memiliki tanggung jawab moral untuk melindungi lingkungan dari kerusakan yang disebabkan oleh ulah manusia, demi kepentingan bersama.

“Sebanyak 90 persen merasa bertanggung jawab untuk mengurangi kerusakan demi kepentingan generasi mendatang. Bahkan 82 persen mengaku merasa bersalah atas dampak negatif yang diciptakan oleh manusia terhadap lingkungan,” ungkap Enggar, seperti yang dikutip dalam keterangan tertulisnya pada Jumat (6/10).

Peran Penting Presiden Jokowi dalam Menyuarakan Perubahan Iklim dan Lingkungan

Namun, ironisnya, perasaan bersalah ini belum diikuti dengan dukungan nyata terhadap aksi konservasi lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya sekitar 18 persen penduduk Indonesia yang pernah berdonasi kepada kelompok lingkungan, sementara hanya 4 persen responden yang pernah ikut dalam aksi boikot.

Sebagian besar dari mereka lebih cenderung melakukan tindakan di media sosial. Misalnya, mereka mengekspresikan pandangan pribadi mereka di media sosial (16 persen), mendorong orang lain untuk bertindak (10 persen), menandatangani petisi online (8 persen), atau menghubungi pejabat melalui media sosial (5 persen).

Secara keseluruhan, penelitian dari Yale ini menggambarkan bahwa masyarakat Indonesia mulai sadar akan masalah perubahan iklim. Namun, mayoritas dari mereka masih butuh pemahaman lebih mendalam mengenai langkah konkret yang dapat mereka ambil untuk mengatasi masalah ini.

Perubahan iklim juga telah menjadi perhatian dunia, termasuk Presiden Indonesia, Joko Widodo (Jokowi). Jokowi telah beberapa kali mengingatkan masyarakat mengenai ancaman krisis akibat perubahan iklim yang semakin nyata.

Dalam berbagai kesempatan, Jokowi mengingatkan bahwa dampak dari perubahan iklim tidak hanya dirasakan oleh Indonesia, tetapi juga oleh berbagai negara di seluruh dunia. Salah satu dampaknya adalah krisis pangan yang mempengaruhi harga pangan, termasuk di Indonesia.

Selain itu, Jokowi juga menggarisbawahi kerusakan lingkungan, termasuk hutan, hutan hujan tropis, dan hutan mangrove di Indonesia. Beliau meminta masyarakat untuk lebih peduli terhadap kerusakan ini dan mengajak untuk melakukan penanaman pohon secara massif saat musim hujan tiba, terutama pohon mangrove di wilayah pesisir.

Pesan yang disampaikan Jokowi adalah pentingnya kesadaran dan aksi nyata dalam menghadapi perubahan iklim dan melindungi lingkungan untuk keberlanjutan generasi mendatang.

Kesadaran Lingkungan di Indonesia: Antara Kata dan Aksi