Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah resmi memperkuat posisi Indonesia sebagai negara dengan jaringan jalan tol yang semakin meluas.

Pencapaian ini tercermin dari data pembangunan jalan tol di Indonesia, yang telah berlangsung sejak zaman Presiden Soekarno hingga masa kepemimpinan Jokowi.

Di era Presiden Soekarno, pembangunan infrastruktur pada awal kemerdekaan sangatlah sulit karena negara masih berada dalam situasi perang fisik. Selain itu, perkembangan infrastruktur juga terhambat ketika menghadapi gejolak politik pada awal masa reformasi.

Awal mula pembangunan jalan tol di Indonesia dimulai pada masa Presiden Soeharto, dengan dibangunnya Tol Jakarta-Bogor-Ciawi (Jagorawi).

Proyek jalan tol ini mulai dikerjakan pada tahun 1973 dan diresmikan pada tahun 1978. Dalam pembangunannya, pemerintah membentuk PT Jasa Marga sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bertanggung jawab sebagai pengelola tol.

Biaya pembangunan jalan tol Jagorawi mencapai sekitar Rp16 miliar untuk sebuah ruas dengan panjang 52 kilometer.

Selama lebih dari 30 tahun pemerintahan Soeharto, total panjang jalan tol yang beroperasi mencapai 564,88 kilometer (km), antara lain meliputi:

1. Jalan Tol Prof. Sedyatmo di Jakarta-Tangerang
2. Jalan Tol Cawang-Tomang
3. Jalan Tol Semarang
4. Jalan Tol Surabaya-Gempol
5. Jalan Tol Jakarta-Cikampek
6. Jalan Tol Belawan-Medan-Tanjung Morawa (Belmera)
7. Jalan Tol Palikanci (Palimanan-Kanci) di Cirebon

Sementara itu, di masa kepemimpinan Presiden BJ Habibie, panjang jalan tol yang beroperasi mencapai 12,79 km. Pembangunan jalan tol sempat terhambat pada awal masa reformasi karena situasi politik yang tidak stabil serta kendala dalam sumber pendanaan.

Pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarnoputri, tidak ada tambahan jalan tol baru yang beroperasi. Namun, stabilitas politik dan kemajuan di sektor komoditas, seperti batu bara dan kelapa sawit, membantu pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam mengembangkan infrastruktur.

Pemerintahan SBY menetapkan Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, yang menjadi landasan penting dalam proses pembangunan jalan, mengingat pembebasan lahan sebelumnya merupakan salah satu hambatan utama dalam pembangunan jalan.

Selama dua periode pemerintahan SBY, tercatat terbangun jalan tol sepanjang 355,72 km. Diantaranya adalah jalan tol Sadang-Cikamuning dan jalan tol Benoa di Bali. Tol Benoa menjadi jalan tol di atas air kedua yang dibangun oleh pemerintah Indonesia setelah Suramadu.

Presiden Jokowi dikenal sebagai Presiden yang memiliki komitmen tinggi dalam memajukan pembangunan infrastruktur.

Anggaran untuk sektor infrastruktur juga dialokasikan secara besar-besaran, meningkat dari sekitar Rp177,9 triliun pada masa akhir pemerintahan SBY menjadi Rp391,7 triliun pada masa pemerintahan Jokowi (2023).

Perjuangan Membangun Jalan Tol di Masa Soekarno dan Soeharto

Di bawah kepemimpinan Jokowi, pemerintah merumuskan Proyek Strategis Nasional (PSN) sebagai pedoman penting dalam pembangunan proyek infrastruktur yang dianggap krusial, mulai dari pembangunan jalan tol hingga proyek infrastruktur di luar Pulau Jawa, termasuk Trans Papua.