Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, dengan tegas memaparkan sasaran dan prioritas pembangunan dalam Visi Indonesia Emas 2045 kepada 18 partai politik yang ikut serta dalam Pemilihan Umum 2024. Dalam upaya mencapai visi ambisius ini, partai politik, capres, dan cawapres diwajibkan untuk memahami dengan baik perencanaan nasional yang tercantum dalam RPJPN 2025-2045 dan RPJMN Teknokratik 2025-2029.
Bagaimana visi besar ini dijabarkan dalam target pembangunan? Mari kita simak lebih lanjut dalam kesimpulan artikel di bawah ini.
Perencanaan Pembangunan Nasional yang Menantang: Visi Indonesia Emas 2045
Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, telah mengungkapkan target pembangunan Visi Indonesia Emas 2045 kepada 18 partai politik yang berpartisipasi dalam Pemilihan Umum 2024. Beliau menegaskan bahwa partai politik, calon presiden (capres), dan calon wakil presiden (cawapres) yang mereka dukung harus memiliki pemahaman yang kuat tentang perencanaan pembangunan nasional yang diatur oleh Visi Indonesia Emas 2045, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, dan Rencana Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJMN) Teknokratik 2025-2029.
Suharso menambahkan bahwa partai politik dan capres/cawapres harus memastikan bahwa program-program prioritas yang mereka usulkan sejalan dengan koridor-koridor pembangunan, sehingga program-program tersebut dapat diwujudkan dengan konkret.
Beliau menyatakan, “Kami (Bappenas dan KPU) terbuka untuk memberikan penjelasan yang lebih detail dan rinci kepada teman-teman dari partai politik. Kantor kami selalu terbuka. Semoga ini menjadi dasar bagi semua partai politik untuk berkreasi sebaik mungkin.”
Penyelarasan ini didasarkan pada Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu, yang mengharuskan visi, misi, dan program pencalonan peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden mengacu pada RPJPN, sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu.
Target Ambisius: Pendapatan, Kemiskinan, dan Ketimpangan dalam RPJPN 2025-2045
RPJPN 2025-2045 mengusung visi Indonesia sebagai Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan. Menurut Suharso, visi ini diuraikan melalui sejumlah target pembangunan, termasuk meningkatkan pendapatan per kapita hingga setara dengan negara maju sebesar US$ 30.300, mengurangi tingkat kemiskinan menjadi nol persen, mengurangi ketimpangan, mencapai peringkat 15 besar negara maju, meningkatkan daya saing sumber daya manusia, dan mencapai emisi gas rumah kaca netral dengan mengurangi intensitas emisi.
Sebagai langkah awal, Suharso menjelaskan bahwa calon presiden dan wakil presiden harus merumuskan visi, misi, dan program prioritas mereka dengan mengacu pada Rancangan Teknokratik RPJMN 2025-2029. Rancangan ini berperan sebagai panduan pembangunan selama lima tahun ke depan, dan juga sebagai arahan bagi kementerian/lembaga/BUMN dan pemerintah daerah.
Kementerian PPN/Bappenas juga telah mengembangkan Manajemen Risiko Prioritas Nasional untuk memantau sinkronisasi perencanaan antara pusat dan daerah. Suharso menyatakan, “Ini adalah kali pertama kita melakukan sosialisasi ini, dengan harapan terjadi sinkronisasi hingga tingkat daerah.”
Mengungkap Target dan Prioritas Pembangunan Indonesia Emas 2045
RPJPN 2025-2045 mengusung visi Indonesia sebagai Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan. Visi yang penuh ambisi ini mencakup target-target penting seperti peningkatan pendapatan per kapita hingga setara dengan negara maju sebesar US$ 30.300, upaya menghilangkan kemiskinan hingga nol persen, pengurangan ketimpangan sosial, serta pencapaian peringkat 15 besar di tingkat negara maju.
Tak hanya itu, Indonesia juga berkomitmen untuk meningkatkan daya saing sumber daya manusia dan menuju netralitas emisi gas rumah kaca dengan mengurangi intensitas emisi. Semua ini harus dimulai dengan calon presiden dan wakil presiden yang merumuskan visi dan program prioritas mereka, mengacu pada panduan yang tercantum dalam Rancangan Teknokratik RPJMN 2025-2029.
Dalam upaya mencapai tujuan besar ini, penting bagi semua pihak, baik di pusat maupun di daerah, untuk berkolaborasi secara sinergis, sesuai dengan harapan Menteri Suharso untuk mencapai sinkronisasi yang mendalam dalam perencanaan pembangunan nasional.
