Indonesia sedang aktif mengimpor beras guna menambah stok cadangan beras pemerintah (CBP) yang harus dimiliki oleh Badan Urusan Logistik (Bulog). Setelah sukses mengimpor 2 juta ton sepenuhnya, pemerintah memberikan izin tambahan untuk impor sebanyak 1,5 juta ton beras pada tahun ini.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi, menjelaskan bahwa impor beras saat ini sangat efektif dalam memperkuat stok CBP Bulog.

“Persediaan tetap ada, stok Bulog dijaga di atas 1 juta ton. Bulog telah memberikan bantuan pangan sebanyak 640 ribu ton, namun stoknya masih mencapai 1 juta ton. Stok beras saat ini berkisar antara 1,2 juta hingga 1,3 juta ton. Ini proses yang berkesinambungan, bongkar dan langsung didistribusikan, begitu terus,” kata Arief pada hari Rabu, 29 November 2023.

Arief menambahkan bahwa pemerintah tidak akan terus-menerus melakukan impor beras. Dia menegaskan bahwa impor beras akan dihentikan apabila terlihat sudah adanya musim panen di daerah sentra produksi beras.

“Stok beras akan dipertahankan sekitar 1,2 juta ton hingga 14 Februari, sepanjang masa pemilihan umum, hingga 9 April, dan hingga Juni. Begitu panen sudah terlihat, begitu musimnya sudah jelas, kita akan menghentikan impor,” jelasnya.

Sementara itu, impor beras saat ini mengalami kendala biaya demurrage saat proses bongkar di pelabuhan, yang menyebabkan sedikit keterlambatan dan penambahan biaya untuk membayar denda demurrage tersebut.

“Sebagai contoh, sekitar pertengahan Januari (target penyelesaian seluruh impor beras 1 juta ton). Saat ini, masalahnya terkait dengan demurrage saat proses bongkar. Jumlah yang masuk ke pelabuhan cukup banyak, sehingga ada denda demurrage selama 1-2 hari dengan biaya lumayan tinggi, sekarang sekitar US$ 50.000 per kapal (atau sekitar Rp767 juta, dengan asumsi kurs Rp15.349/US$), tergantung pada kapal dan daerahnya,” ungkapnya.

Kendala Demurrage dalam Proses Impor Beras dan Solusinya

Demurrage adalah denda yang diberlakukan oleh agen pelayaran kepada penyewa kapal jika kapal harus bersandar di pelabuhan melebihi batas waktu yang ditetapkan untuk proses bongkar/muat barang yang diangkut kapal (laytime).

“Untungnya, biaya demurrage tersebut hanya dibayar seminggu,” tambahnya.

Arief menyatakan bahwa masalah demurrage ini sering terjadi saat puncak musim liburan atau peak season. Namun, dia menegaskan bahwa PT Pelindo tetap bekerja keras untuk proses bongkar, bahkan saat ini sudah dilakukan di 11 pelabuhan untuk beras impor tersebut.

“Jadi, saat peak season seperti sekarang, masalahnya adalah proses bongkarnya. Bukan tidak dilakukan bongkar, PT Pelindo telah bekerja keras, bahkan sudah melakukan bongkar di 11 pelabuhan terakhir untuk impor beras ini,” jelasnya.

“Jadi bukan hanya di Tanjung Perak dan Tanjung Priok, tetapi juga di Tanjung Emas, Lampung, Cigading, Soekarno Hatta, Belawan,” lanjutnya.

Beras Impor dan Kendala Demurrage: Langkah Pemerintah Indonesia dalam Meningkatkan Stok Cadangan dan Tantangan di Pelabuhan

Kendala yang dihadapi dalam proses impor adalah biaya demurrage yang mempengaruhi kelancaran bongkar muat beras impor di pelabuhan. Meskipun demikian, PT Pelindo bekerja keras dalam proses bongkar, bahkan telah melakukan bongkar di beberapa pelabuhan.

Arief menegaskan bahwa masalah demurrage, terutama saat musim liburan atau peak season, masih menjadi perhatian, namun pihak terkait terus berupaya menyelesaikan masalah ini.