Indonesia, sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam, harus memprioritaskan transparansi dalam pengelolaan sektor ekstraktif. Dalam rangka mencapai tujuan ini, Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) menjadi peran penting dalam memberikan akses data dan informasi yang transparan serta akuntabel. Mari kita lihat lebih lanjut pada kesimpulan artikel berikut.

Ketika Transparansi Mengungkapkan Potensi Besar di Sektor Ekstraktif

Pemerintah dan masyarakat perlu memahami bagaimana Indonesia mengelola sektor ekstraktif dan seberapa besar pendapatan yang dihasilkan darinya. Prinsip-prinsip Undang-Undang Dasar 1945 menekankan bahwa manfaat dari sektor ekstraktif ini adalah kepunyaan bersama, termasuk untuk generasi yang akan datang. Oleh karena itu, penting untuk memberikan informasi yang transparan dan mudah diakses dalam upaya ini.

Lebih lanjut, Indonesia memiliki Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) yang bertujuan membantu masyarakat untuk lebih memahami tata kelola sumber daya alam dengan menyediakan data dan informasi yang transparan serta dapat dipertanggungjawabkan.

Ini memungkinkan partisipasi masyarakat dalam mencegah praktik korupsi, terutama dalam sektor migas dan pertambangan.

EITI adalah standar global yang berfokus pada tata kelola yang transparan dan bertanggung jawab terkait sumber daya alam, minyak, gas, mineral, dan batu bara.

Pemerintah Indonesia sepenuhnya berkomitmen untuk menjalankan EITI guna mengungkapkan semua penerimaan negara yang berasal dari sektor ekstraktif, termasuk sektor migas, mineral, dan batu bara. Dengan demikian, pendapatan yang dihasilkan dari kegiatan ekstraktif dapat diawasi dan dinikmati oleh rakyat Indonesia, dan upaya ini menjadi kunci penting menuju kesejahteraan bersama.

Mengungkap Pentingnya Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) untuk Kesejahteraan

Pemikiran tentang sumber daya alam dan konflik penduduk seringkali muncul, namun kehadiran EITI dapat menjadi sarana pendidikan masyarakat tentang isu-isu tersebut. Meskipun demikian, kesadaran masyarakat sendiri untuk lebih memahami dampak lingkungan dari industri ekstraktif juga sangat diperlukan, terutama dalam konteks pertambangan, agar mereka benar-benar memahami industri ekstraktif tersebut.

Di sisi lain, jika kita membahas sektor pertambangan, pada tahun 2019 pemerintah pusat menerima pendapatan sekitar Rp160 triliun dari pertambangan dan migas. Sebagian dari pendapatan tersebut disalurkan kepada pemerintah Kabupaten dan Provinsi.