Meskipun sudah ada serangkaian kebijakan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan petani, namun masih terdapat kelemahan. Salah satunya adalah bahwa subsidi, selain bisa mengganggu pasar, juga hanya dapat memastikan kelangsungan hidup petani tanpa memberikan peningkatan yang signifikan pada kesejahteraan mereka.
Selain itu, bantuan berupa peralatan besar dan mesin cenderung diberikan kepada kelompok tani atau desa, bukan individu. Hal ini berpotensi memberikan keuntungan lebih besar kepada petani atau warga desa yang memiliki status sosial tertentu.
Baca Juga: Pemerintah Salurkan Enam Program Bansos Serentak Mulai April 2026
Di sisi lain, efektivitas bantuan sosial langsung sangat tergantung pada data penerima yang akurat. Beberapa program bantuan, seperti distribusi sembako melalui e-warong, seringkali dianggap merugikan petani lokal karena mengganggu pasar lokal.
Aditya menekankan bahwa peningkatan kesejahteraan petani seharusnya melibatkan berbagai instrumen kebijakan dan memerlukan indikator yang akurat untuk mengukur perkembangan kesejahteraan mereka. Pengukuran ini seharusnya juga mempertimbangkan berbagai sumber penghidupan, jenis pendapatan dari usaha pertanian musiman, kepemilikan aset petani dan keluarganya, serta sumber daya lainnya.
Baca Juga: Strategi Efisiensi Energi Pemerintah Lewat Kebijakan WFH ASN Setiap Hari Jumat
Revolusi Pengukuran Kesejahteraan Petani: Mengatasi Tantangan untuk Kemajuan
Mengukur kesejahteraan petani bukanlah tugas yang mudah, tetapi merupakan langkah penting dalam meningkatkan kehidupan mereka. Penting untuk memiliki indikator yang lebih akurat, yang mempertimbangkan berbagai sumber penghidupan, jenis pendapatan, kepemilikan aset, dan faktor lain yang relevan.
Dengan pendekatan yang lebih komprehensif, kita dapat bergerak menuju kesejahteraan yang lebih baik bagi para petani Indonesia.
Baca Juga: Cara Cek Penerima Bansos PKH dan BPNT 2026 Terbaru Jelang Pencairan Tahap II April
