Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), telah secara resmi mengumumkan pemberian tunjangan istimewa dan tunjangan berdasarkan performa kepada para pegawai di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pemberian dua jenis tunjangan kepada para pegawai KPK tersebut telah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 50 tahun 2023 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai KPK dan Perpres Nomor 51 Tahun 2023 tentang Tunjangan Khusus Pegawai KPK.

Dua perpres ini telah ditandatangani oleh Presiden Jokowi pada tanggal 14 Agustus 2023.

Tunjangan Kinerja bagi Pegawai KPK menurut Perpres 50/2023 Menurut Pasal 2 ayat (1) dalam Perpres 50 Tahun 2023, tunjangan kinerja akan diberikan kepada pegawai KPK secara bulanan.

Penentuan pemberian tunjangan ini didasarkan pada evaluasi atas reformasi birokrasi, prestasi kinerja organisasi, dan pencapaian prestasi individu.

Namun, perlu diingat bahwa tunjangan kinerja ini tidak akan diberikan kepada Pegawai KPK dengan beberapa kriteria tertentu.

Di antara kriteria tersebut adalah pegawai yang tidak menjabat pada posisi tertentu, pegawai yang sedang dalam status penundaan atau nonaktif, pegawai yang telah dicopot dari jabatan organisasi namun masih menerima uang tunggu dan belum secara resmi diberhentikan sebagai pegawai, serta pegawai yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara atau dalam status bebas tugas untuk persiapan pensiun.

“Pada saat peraturan presiden ini diberlakukan, seluruh pegawai di lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi diharuskan untuk menjalankan agenda reformasi birokrasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” demikian bunyi Pasal 9 ayat (1) dari Perpres 50 Tahun 2023.