Sebagai bagian dari dukungan terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) yang akan mengatur penyaluran BBM bersubsidi secara tepat sasaran, BPH Migas akan merevisi beberapa peraturan yang ada. Salah satunya adalah Peraturan BPH Migas Nomor 2 Tahun 2023 tentang penerbitan surat rekomendasi untuk penyaluran Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT), seperti solar subsidi, dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP), seperti Pertalite.
PT Pertamina Patra Niaga sebelumnya telah meminta masyarakat untuk segera mendaftar menggunakan QR Code sebagai penerima BBM bersubsidi melalui Program Subsidi Tepat Sasaran Pertamina. Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari, menyatakan bahwa Pertamina terus berupaya mendukung penyaluran BBM subsidi yang tepat sasaran, salah satunya dengan melakukan pendataan pengguna BBM Subsidi melalui pendaftaran QR Code. “Kami mengajak masyarakat untuk bijak dalam menggunakan BBM subsidi dan membantu pemerintah dalam mengidentifikasi pengguna BBM bersubsidi melalui QR Code sebagai syarat penggunaan BBM Pertalite,” kata Heppy.
Heppy menambahkan bahwa sebagai bagian dari tanggung jawab pemerintah untuk memenuhi kebutuhan energi masyarakat, Pertamina Patra Niaga berkomitmen untuk menyediakan Pertalite sesuai dengan kuota dan titik layanan yang telah ditetapkan oleh BPH Migas. “Pertalite adalah salah satu BBM Subsidi, dan pengaturan oleh regulator bertujuan agar BBM subsidi tepat sasaran, termasuk pengaturan titik-titik SPBU yang menjual BBM Subsidi oleh BPH Migas dengan memperhatikan jalur transportasi umum dan lokasi yang tidak berada di area pemukiman menengah ke atas serta di luar daerah industri,” jelas Heppy.
Pengaturan QR Code untuk Subsidi BBM: Langkah Tepat dalam Penyaluran Pertalite
Dengan peluncuran pendaftaran QR Code, BPH Migas bersama Pertamina dan badan usaha terkait berupaya meningkatkan akurasi dan efisiensi dalam penyaluran BBM bersubsidi. Inisiatif ini bertujuan untuk mengoptimalkan distribusi Pertalite dan memastikan subsidi tepat sasaran. Revisi peraturan dan pengembangan aplikasi baru diharapkan memperlancar proses administrasi dan sosialisasi terkait penggunaan BBM subsidi. Upaya ini merupakan langkah signifikan dalam pengelolaan energi nasional dan pengaturan distribusi yang lebih adil.
Baca Juga: Umi Sjarifah, Pemred Media Sudut Pandang Raih Anugerah INDOPOSCO atas Dedikasi Jurnalistik
