Puluhan purnawirawan perwira tinggi TNI-Polri telah meluapkan amarah mereka dan menyuarakan kegelisahan mereka dalam sebuah pernyataan terbuka.
Baca Juga: Pakar Hukum Sebut Rekrutmen Perangkat Desa Kabupaten Kediri Tahun 2023 Cacat Hukum
Mereka mempertanyakan manuver politik yang dilakukan oleh Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko yang mengancam kedaulatan partai politik yang sah.
Dalam hati mereka, terasa rasa kesal dan kecewa yang dalam. Bagaimana mungkin seseorang yang berposisi sebagai Kepala Staf Presiden dapat mengambil tindakan yang tidak etis seperti itu? Tidak mencerminkan nilai-nilai Sapta Marga prajurit Indonesia yang selama ini mereka junjung tinggi.
Mereka dengan tegas menegaskan bahwa KSP Moeldoko telah melakukan manuver politik yang tidak patut, dengan mengajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung berkali-kali tanpa menghiraukan aturan yang ada. Semua dilakukan demi ambisi politiknya yang ingin merebut kekuasaan dari Partai Politik tertentu.
Namun, manuver politik yang dilakukan oleh KSP Moeldoko ini akan merusak nilai-nilai demokrasi dan mengganggu pelaksanaan Pemilu 2024, hajat besar milik rakyat Indonesia.
Sebagai purnawirawan, mereka berusaha menjaga etika dan moral yang telah mereka tanamkan sejak menjadi seorang prajurit. Sebagai pemimpin, mereka harus memberi contoh yang baik, menghormati dan menjunjung tinggi hukum.
Baca Juga: Kekayaan Alam Jawa Timur: Daerah Penghasil SDA Lengkap
Para purnawirawan perwira tinggi ini sangat prihatin dengan perilaku KSP Moeldoko yang secara seenaknya melanggar hukum dan aturan.
Mereka merasa bahwa perilaku yang tidak baik ini akan menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan masyarakat pada umumnya, termasuk pada pembinaan disiplin prajurit TNI dan Anggota Polri yang masih aktif.
Oleh karena itu, mereka menyampaikan dukungan mereka kepada Mahkamah Agung dalam menangani permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh KSP Moeldoko.
Mereka yakin bahwa Mahkamah Agung akan mengambil keputusan yang tepat, yang dapat menghadirkan rasa keadilan dan menjaga kepercayaan publik atas kredibilitas Mahkamah Agung.
Para purnawirawan perwira tinggi ini berharap bahwa keputusan Mahkamah Agung akan segera dikeluarkan, agar tidak mengganggu proses tahapan Pemilu 2024 yang sedang berjalan. Mereka berharap agar tidak ada peserta pemilu yang dirugikan akibat keterlambatan keputusan MA.
Mereka juga berharap bahwa keputusan MA dapat memberikan pendidikan politik kepada masyarakat yang benar, dan mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan atau pengaruhnya terhadap pembinaan personil di TNI dan Polri, terutama terhadap pembinaan disiplin Prajurit, untuk selalu taat pada peraturan dan hukum yang berlaku.
