Prawoto menegaskan, peran media bukan semata-mata sebagai mitra publikasi program pemerintah, melainkan juga sebagai sarana kontrol sosial dan penyambung informasi kepada masyarakat. Dengan alokasi yang sangat terbatas, dikhawatirkan distribusi informasi pembangunan daerah menjadi tidak optimal.
Di sisi lain, Kepala Dinas Kominfo Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar, Agung Wicaksono, mengakui kondisi tersebut menimbulkan dilema di internal dinasnya. Ia menyebut jumlah media yang bekerja sama dengan Kominfo mencapai lebih dari 100 perusahaan media.
Baca Juga: Wali Kota dan Wakil Wali Kota Blitar: Efisiensi atau Sekadar Panggung Pencitraan?
“Kami juga menghadapi situasi yang tidak mudah. Dengan jumlah media mitra yang lebih dari 100, tentu alokasi anggaran yang tersedia saat ini sangat terbatas. Aspirasi teman-teman media akan kami sampaikan kepada pimpinan sebagai bahan pertimbangan,” jelas Agung.
Ia menambahkan, pihaknya membuka kemungkinan adanya penambahan anggaran dalam Perubahan APBD 2026.
Baca Juga: Halal Bihalal PSHT Blitar, Seruan Perbaikan Diri Lahir dan Batin Menguat
“Untuk solusi jangka pendek, kami mengusulkan ada ruang penyesuaian dalam Perubahan APBD 2026 agar kebutuhan publikasi bisa lebih proporsional,” imbuhnya.
Pemangkasan ini pun memunculkan pertanyaan di kalangan insan pers mengenai arah kebijakan komunikasi publik Pemerintah Kabupaten Blitar ke depan. Sejumlah peserta diskusi menilai, jika tidak ada evaluasi, kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan kesan bahwa pemerintah daerah kurang memberi ruang pada peran media sebagai mitra strategis pembangunan. **
Baca Juga: UMKM Lokal Bergairah, RaDja Hadirkan Bazar 10 Hari Penuh di Kanigoro
