Prawoto menegaskan, peran media bukan semata-mata sebagai mitra publikasi program pemerintah, melainkan juga sebagai sarana kontrol sosial dan penyambung informasi kepada masyarakat. Dengan alokasi yang sangat terbatas, dikhawatirkan distribusi informasi pembangunan daerah menjadi tidak optimal.
Di sisi lain, Kepala Dinas Kominfo Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar, Agung Wicaksono, mengakui kondisi tersebut menimbulkan dilema di internal dinasnya. Ia menyebut jumlah media yang bekerja sama dengan Kominfo mencapai lebih dari 100 perusahaan media.
Baca Juga: Polemik SDN Tlogo 2 Blitar Jadi KDMP Bupati Tegaskan Pendidikan Prioritas Utama
“Kami juga menghadapi situasi yang tidak mudah. Dengan jumlah media mitra yang lebih dari 100, tentu alokasi anggaran yang tersedia saat ini sangat terbatas. Aspirasi teman-teman media akan kami sampaikan kepada pimpinan sebagai bahan pertimbangan,” jelas Agung.
Ia menambahkan, pihaknya membuka kemungkinan adanya penambahan anggaran dalam Perubahan APBD 2026.
Baca Juga: Dibekukan PCNU, MWC Sutojayan Justru Banjir 1.000 Jamaah di Pengajian Ahad Pon!
“Untuk solusi jangka pendek, kami mengusulkan ada ruang penyesuaian dalam Perubahan APBD 2026 agar kebutuhan publikasi bisa lebih proporsional,” imbuhnya.
Pemangkasan ini pun memunculkan pertanyaan di kalangan insan pers mengenai arah kebijakan komunikasi publik Pemerintah Kabupaten Blitar ke depan. Sejumlah peserta diskusi menilai, jika tidak ada evaluasi, kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan kesan bahwa pemerintah daerah kurang memberi ruang pada peran media sebagai mitra strategis pembangunan. **
Baca Juga: Tegakkan Kebenaran MWC Sutojayan Melawan! Konflik Internal NU Terang-Terangan
