Lebih jauh, sejumlah aktivis lingkungan menduga ada kejanggalan dalam aspek perizinan dan pengawasan. Pasalnya, jika mesin benar-benar bermasalah, seharusnya DLH segera merekomendasikan penghentian total operasional hingga perbaikan dilakukan, bukan sekadar menutup satu unit mesin.
“Kalau Pemkab serius, sudah lama ada sanksi tegas. Tapi nyatanya, PT AMP tetap beroperasi. Ini menimbulkan dugaan kuat adanya pembiaran, bahkan perlindungan terhadap perusahaan yang notabene milik salah satu orang kaya di Blitar,” tegas seorang pemerhati lingkungan dari Blitar Raya.
Baca Juga: SPPG Ringinanyar Mulai Jalan Dulu, Ahli Gizi dan SLHS Menyusul: Pengawasan Ke Mana?
Warga kini menuntut langkah konkret: investigasi menyeluruh terkait dampak pencemaran, audit izin lingkungan, serta sanksi administratif maupun pidana jika terbukti ada pelanggaran. Mereka juga mengingatkan Pemkab Blitar agar tidak berpihak pada pemodal besar, melainkan kepada masyarakat yang selama ini menjadi korban langsung.
Kasus ini diprediksi akan terus menjadi sorotan publik. Jika pemerintah tetap abai, bukan tidak mungkin kemarahan warga Babadan akan menjelma menjadi aksi protes besar-besaran.**
Baca Juga: RUPS BPR Penataran, Perkuat Manajemen Risiko Kredit
