Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendorong DPR untuk segera menyelesaikan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.
Baca Juga: YDSF Salurkan THR Rp.3 Milyar untuk Sekitar 6.000 Guru Al-Quran di Akhir Ramadhan
Pernyataan ini datang setelah Ketua Komisi III DPR RI Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul mengungkapkan bahwa anggota DPR terkendala izin dari Ketua Umum partai politik masing-masing untuk meloloskan RUU tersebut.
RUU Perampasan Aset merupakan RUU yang sempat disinggung oleh Mahfud MD dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) beberapa waktu lalu.
Aktivis muda sekaligus praktisi hukum, Darsuli pun mendorong agar Presiden Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perampasan Aset.
Namun, Darsuli kecewa dengan DPR saat ini karena statement Bambang Pacul yang dinilainya jelas memberikan makna tersirat bahwa apapun yang dilakukan oleh DPR sejatinya bukan untuk menindaklanjuti keluhan rakyat, melainkan sebatas mengakomodir kepentingan para oligarki dan ketua umum partai mereka masing-masing.
Baca Juga: Kekayaan Alam Jawa Timur: Daerah Penghasil SDA Lengkap
Menurut Darsuli, apa yang dilakukan oleh Mahfud MD sudah sangat bagus. Ia yakin, mayoritas masyarakat Indonesia setuju dengan langkah Mahfud MD tentang berbagai hal, termasuk soal bongkar-bongkar skandal transaksi mencurigakan Rp 349 triliun, dan juga soal desakan agar DPR memasukkan lagi RUU Perampasan Aset ke dalam program legislasi nasional (Prolegnas), hingga bisa disahkan.
Dalam hal ini, Presiden Jokowi menegaskan bahwa proses pembahasan RUU Perampasan Aset sudah berjalan di DPR.
“RUU Perampasan Aset itu memang inisiatif dari pemerintah dan terus kita dorong agar itu segera diselesaikan oleh DPR,” kata Jokowi setelah meninjau Pasar Johar Baru, Jakarta Pusat, Rabu (5/4/2023).
