Meskipun masih menjabat di kabinet, Mahfud menyatakan bahwa ia tidak menggunakan fasilitas negara selama kampanye. Ia juga menyinggung bahwa beberapa rekannya di kabinet justru melakukan sebaliknya.
“Baru-baru ini, beberapa menteri yang tidak memiliki keterkaitan dengan politik juga telah bergabung dengan tim sukses,” ucapnya dalam acara yang bertajuk ‘Tabrak Prof’ di Semarang, pada hari Selasa (23/1).
Baca Juga: Pakar Hukum Sebut Rekrutmen Perangkat Desa Kabupaten Kediri Tahun 2023 Cacat Hukum
Presiden Jokowi Bicara Pilihan dan Kampanye di Pemilihan Presiden 2024
Dalam konteks yang penuh tantangan menjelang Pemilihan Presiden 2024, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa seorang presiden memiliki hak untuk memihak dan berkampanye. Meskipun demikian, batasan undang-undang terkait penggunaan fasilitas negara menjadi sorotan penting, menegaskan pentingnya netralitas dalam kompetisi politik.
Kritik Mahfud MD terhadap menteri yang terlibat kampanye menambah kompleksitas situasi politik. Dengan ketidakpastian keberpihakan Jokowi dalam Pilpres 2024, dan perdebatan seputar netralitas kabinet, dinamika politik semakin menarik perhatian publik.
Menjelang Pilpres, masyarakat pun menanti-nantikan perkembangan lanjutan yang akan membentuk arah politik negara.
