Bau nasi yang seharusnya harum mengepul digantikan aroma yang kurang sedap di beberapa dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Niatan mulia program ini terancam oleh serangkaian masalah tata kelola yang jauh dari kata bergizi, mulai dari insentif staf yang tertunda hingga penyimpangan kualitas bahan baku yang fatal.
Laporan terbaru dari Ombudsman RI ibarat alarm yang membunyikan bahaya. Dalam temuan yang diungkap pada Selasa (30/9/2025), Ombudsman mencatat empat potensi maladministrasi yang menggerus akuntabilitas program, menuntut pemerintah untuk segera berbenah dan memprioritaskan kualitas di atas kuantitas.
Jeritan Ahli Gizi dan Relawan Lapangan
Masalah pertama langsung menyentuh aspek manusiawi: kesejahteraan staf inti. Di Bogor, ahli gizi dan akuntan yang dijanjikan honor Rp 5 juta per bulan harus menahan nafas karena pencairan honor baru terealisasi setelah tiga bulan. Kondisi ini, kata Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika, tentu saja memengaruhi motivasi kerja mereka.
Baca Juga: Misteri Kematian Bocah di Sukabumi Dugaan Kekerasan Ibu Tiri Hingga Proses Hukum
Kisah serupa terjadi di Garut dan Bandung Barat. Relawan, yang jumlahnya mencapai 50 orang per Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), mengeluhkan beban kerja berat dari dapur hingga proses distribusi, namun kompensasi yang diterima belum sebanding.
Di Belitung, beban kerja bahkan jatuh ke pundak guru yang harus mengatur logistik tanpa insentif maupun fasilitas yang memadai.
Beras Medium dan Catatan Suhu yang Hilang
Pelanggaran prosedur pengadaan bahan makanan menjadi temuan paling mengkhawatirkan. Kontrak kerja menuntut bahan baku premium, namun realitas di lapangan berkata lain:
Beras Medium: Di Bogor, beras yang diterima memiliki kadar patah di atas 15 persen, padahal kontrak jelas menyebutkan beras premium.
Sayuran Busuk: Ombudsman juga mencatat distribusi sayuran busuk dan lauk pauk yang tidak lengkap di sejumlah daerah.
Penyimpangan kualitas ini diperparah oleh lemahnya kompetensi dan penerapan prosedur operasional standar (SOP) di dapur-dapur.
Banyak dapur SPPG gagal menyimpan catatan suhu makanan dan tidak menyimpan retained sample (sampel cadangan). Ini menciptakan lubang besar yang membuat investigasi insiden keracunan menjadi terkendala.
Ombudsman juga menyoroti adanya konflik kepentingan, di mana sejumlah yayasan mitra diduga memiliki afiliasi dengan jejaring politik. Hal ini menimbulkan risiko bias dalam penetapan mitra dan memperburuk tata kelola.
Yeka Hendra Fatika berharap pemerintah bertindak cepat. Keberhasilan MBG, lanjutnya, pada akhirnya harus diukur dari tiga pilar: tata kelola yang baik, penggunaan anggaran yang akuntabel, dan sertifikasi keamanan pangan menuju nol insiden di setiap SPPG.
Tantangan nyata program gizi nasional kini bukan lagi soal seberapa banyak dapur yang dibangun, melainkan seberapa aman dan bergizi makanan yang sampai di tangan anak-anak.
