Memo, Madiun — Ketegangan regulasi soal syarat administrasi pencalonan kepala desa di Madiun memaksa Komisi A DPRD Kabupaten Madiun mendorong uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) guna mengurai kebuntuan penyusunan Peraturan Daerah (Perda) Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) setelah audiensi bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) serta perwakilan kepala desa digelar di Gedung DPRD Kabupaten Madiun pada Rabu (18/11/2026). Pertentangan norma antara Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2026, khususnya terkait status petahana dua periode, memicu keraguan hukum yang berpotensi menghambat tahapan kontestasi desa yang kian mendekat.
Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Madiun Purwadi menyebut disparitas aturan dalam dua produk hukum tersebut membuat legislatif belum leluasa merumuskan ketentuan teknis di tingkat daerah. Kepastian hukum dari lembaga konstitusi dinilai menjadi prasyarat utama sebelum aturan main Pilkades dikunci.
“Persoalan perbedaan ketentuan dalam dua regulasi ini membuat kami tidak bisa memberikan ruang secara penuh dalam pembahasan Perda. Karena itu, perlu ada kepastian hukum terlebih dahulu,” ujarnya.
Sorotan utama mengarah pada ketentuan Pasal 118 huruf a yang memuat kewajiban surat pernyataan belum pernah menjabat kepala desa selama dua periode. Menurut Purwadi, klausul tersebut menempatkan eks kepala desa dua periode dalam posisi dilematis apabila ingin kembali berkontestasi dalam pencalonan kepala desa di Madiun.
“Saya yakin tidak ada kepala desa yang berani membuat surat pernyataan belum menjabat dua periode jika memang faktanya sudah pernah menjabat dua kali. Ini yang harus mendapatkan kepastian hukum,” ungkapnya.
Oleh karena itu, Komisi A menyatakan kesiapan mengawal langkah judicial review ke MK bagi kepala desa maupun bakal calon yang merasa dirugikan oleh tumpang tindih regulasi tersebut. Langkah konstitusional ini diharapkan mampu mencegah sengketa hukum di kemudian hari.
“Kami mendukung penuh kepala desa atau calon kepala desa yang merasa dirugikan untuk mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi,” tegasnya.
Selain memberi dukungan politik, DPRD juga mendesak Pemkab Madiun melalui DPMD agar tidak bersikap pasif dalam mendampingi proses hukum tersebut. Sinergi kelembagaan dianggap penting agar dinamika pencalonan kepala desa di Madiun tidak berlarut-larut dan mengganggu jadwal tahapan Pilkades.
“Kami mendorong pemerintah daerah, dalam hal ini DPMD sebagai induk pemerintahan desa, untuk ikut mendukung agar persoalan ini segera dibawa ke MK,” tandasnya.












