Di sisi lain, Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar, Khusna Lindarti, selaku Satgas MBG, menyayangkan insiden menu nasi tiwul yang menuai penolakan. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah sejatinya telah memberikan dukungan penuh kepada seluruh SPPG untuk memenuhi aspek perizinan, termasuk SLHS.
“Kita dari pemda terus men-support mereka (SPPG) melalui DPMPTSP untuk mengurus SLHS,” tegas Khusna.
Baca Juga: Dugaan Pelecehan Seksual di Kampus, BPP UNU Blitar Akhirnya Nonaktifkan Dosen
Khusna menekankan bahwa pemda tidak tinggal diam. Jalur fasilitasi sudah dibuka melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Dengan demikian, tidak ada alasan bagi SPPG untuk mengabaikan kewajiban administrasi yang menyangkut standar higiene dan sanitasi.
Sebagai informasi, SLHS menjadi instrumen krusial dalam menjamin keamanan pangan, kebersihan dapur, kelayakan peralatan, hingga sanitasi lingkungan produksi makanan. Dalam ketentuan BGN, dapur MBG tanpa SLHS berpotensi menimbulkan risiko kesehatan, mulai dari kontaminasi makanan, keracunan pangan, hingga penurunan kualitas gizi yang diterima peserta program.
Baca Juga: MAKI Ingatkan Pentingnya Clean Governance dalam Pemilihan Ketua KONI Blitar
Kasus SPPG Kuningan Kanigoro ini menjadi preseden buruk bagi pelaksanaan program MBG di Kabupaten Blitar. Di satu sisi, program nasional ini bertujuan mulia untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Namun di sisi lain, pelaksana di lapangan justru abai terhadap standar dasar yang telah ditetapkan.
Seperti yang diberitakan sebelumnya, SPPG Kuningan Kanigoro menjadi sasaran kritik tajam setelah menyajikan menu MBG nasi tiwul. Hal ini karena tiwul dinilai bukan menu yang akrab di lidah anak-anak sekolah dasar, hingga berujung penolakan massal.
Baca Juga: Weppy Susetiyo: Ketua KONI Harus Jadi Teladan, Bukan Figur Bermasalah Hukum
Publik kini menanti langkah tegas dari Satgas MBG dan instansi terkait. Sebab, jika dapur MBG yang belum mengantongi SLHS terus dibiarkan beroperasi, maka polemik nasi tiwul bisa jadi hanya puncak gunung es dari persoalan yang jauh lebih serius: taruhan kesehatan dan keselamatan penerima manfaat MBG.**
