“Kementerian Hukum Republik Indonesia mengakui dan menerima Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta susunan kepengurusan Palang Merah Indonesia hasil Musyawarah Nasional XXII, yang menetapkan Bapak M. Jusuf Kalla sebagai ketua umum,” demikian bunyi bagian akhir dari surat tersebut.
JK juga mengimbau Agung Laksono, yang sebelumnya mengklaim sebagai pimpinan PMI, untuk tidak lagi menggunakan nama organisasi tersebut. Namun, ia mempersilakan Agung dan timnya untuk tetap aktif dalam kegiatan kemanusiaan menggunakan nama organisasi lain.
“Silakan saja berkontribusi dalam kemanusiaan dengan nama lain, selama tidak memakai nama PMI atau simbol-simbolnya. Bisa dengan nama kumpulan pendonor atau organisasi kemanusiaan lainnya,” jelas JK.
Sebelumnya, Agung Laksono telah membentuk struktur kepengurusan baru dan menyerahkannya kepada Menteri Hukum Supratman. Namun, menurut JK, para anggota tim Agung Laksono sebagian besar adalah mantan pengurus PMI yang telah diberhentikan.
Baca Juga: Misteri Kematian Bocah di Sukabumi Dugaan Kekerasan Ibu Tiri Hingga Proses Hukum
Dengan keputusan ini, diharapkan konflik internal di tubuh PMI dapat diselesaikan, dan organisasi dapat fokus menjalankan misi kemanusiaannya.
