Jakarta, Memo.co.id
Muhaimin Iskandar, Ketua Umum DPP PKB, mendesak agar pemerintah mengusut tuntas informasi soal rencana pemesanan 5.000 pucuk senjata api oleh institusi bukan militer sebagaimana dinyatakan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo.
Pengusutan perlu dilakukan karena informasi itu menyangkut keamanan dalam negeri yang sangat sensitif dan berpotensi memunculkan polemik berkepanjangan.
“Harus segera diusut tuntas impor senjata ini menjadi ancaman tersendiri yang berbahaya buat ketahanan dan keamanan nasional. Tentu harus diusut secepat mungkin,” ujar Cak Imin. Pengusutan juga penting agar informasi tersebut tidak menjadi bola liar yang meresahkan seluruh lapisan masyarakat.
Jenderal Gatot sebelumnya mengungkapkan bahwa ada institusi bukan militer yang berencana membeli 5.000 pucuk senjata.
Lebih lanjut, Gatot mengatakan, nama Presiden Jokowi pun dicatut agar dapat mengimpor senjata tersebut. Gatot menyampaikan, TNI akan mengambil tindakan tegas jika hal tersebut dilakukan, tidak terkecuali apabila pelakunya dari keluarga TNI sendiri, bahkan seorang jenderal sekalipun.
Ia pun mengancam akan menyerbu pihak itu dan membuat mereka merintih. Menurut Gatot, tak boleh ada institusi selain TNI dan Polri yang membeli senjata.
“Bahkan polisi pun tidak boleh memiliki senjata yang bisa menembak tank, dan bisa menembak pesawat, dan bisa menembak kapal, saya serbu kalau ada,” kata Gatot.
Sementara itu Partai Demokrat melalui Wakil Sekretaris Jenderal Rachland Nashidik menilai Gatot telah melampaui kewenangannya terkait pernyataan soal institusi bukan militer yang berencana membeli 5.000 senjata.
“Kesalahan Panglima TNI yang pertama adalah ia tidak sepatutnya membocorkan data intelijen, apalagi yang sensitif, kepada publik,” kata Rachland . “Ia harus lapor Presiden. Ia dapat juga menyampaikan kepada DPR. Bukan kepada sesepuh dan purnawirawan TNI dalam acara yang diliput luas oleh wartawan dan dipandang sebagai upaya untuk menghimpun dukungan bagi manuver-manuver politiknya,” ujar Rachland. ( ed )
