MEMO – Wacana pembentukan lembaga pinjaman pendidikan menuai kritik tajam dari pengamat pendidikan, Asep Sapa’at. Ia menilai bahwa ide tersebut justru mencerminkan ketidakmampuan negara dalam menjamin akses pendidikan yang terjangkau bagi seluruh rakyatnya. Menurutnya, negara seharusnya hadir sebagai penjamin utama pendidikan murah dan berkualitas.
“Pemerintah sebaiknya mengalihkan anggaran yang tidak efektif untuk mendukung pendidikan yang terjangkau dan berkualitas,” ujar Asep dalam perbincangan dengan Pro3 RRI, Selasa (19/3/2025). Ia menambahkan bahwa kelompok menengah seringkali terabaikan dalam skema bantuan pendidikan pemerintah.
Selama ini, bantuan pendidikan lebih banyak menyasar masyarakat berpenghasilan rendah, sementara kelas menengah harus berjuang memenuhi kebutuhan pendidikan dan kesehatan. Asep berpendapat bahwa kelompok menengah juga berhak mendapatkan jaminan akses pendidikan tanpa harus terbebani pinjaman.
Asep khawatir bahwa skema pinjaman pendidikan justru akan menambah beban finansial mahasiswa, meskipun pembayaran dirancang fleksibel. Ia mengusulkan agar pemerintah mengembangkan skema crowdfunding atau dana abadi pendidikan sebagai alternatif solusi.
