Dalam surat tersebut, Idham menjelaskan bahwa KPU bersedia menjadi mitra bagi Bawaslu dalam melakukan pengawasan selama 24 jam penuh. Akses ke Silon akan diberikan oleh KPU jika Bawaslu memiliki bukti awal mengenai pelanggaran persyaratan dokumen calon legislatif.
Karena itu, menurut Idham, sebenarnya Bawaslu tidak perlu melaporkan masalah ini kepada DKPP. KPU berkomitmen untuk memberikan akses ke Silon kepada Bawaslu.
“KPU akan memberikan akses ke data calon anggota DPR, DPD, serta DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota. Hal ini akan dilakukan jika Bawaslu dapat menyajikan bukti dugaan pelanggaran yang melibatkan calon legislatif di tingkat DPR, DPD, dan DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota,” kata Idham.
Pasal 93 PKPU Tahun 2023 Jadi Sorotan dalam Pergulatan Bawaslu dan KPU
Dalam pertarungan hukum yang memanas antara Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU), skandal mengenai akses Sistem Informasi Pencalonan (Silon) menjadi isu sentral.
Bawaslu melaporkan Komisioner KPU ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) karena akses yang disebut tidak sesuai.
Namun, Komisioner KPU mengklaim sudah memenuhi persyaratan akses Silon sesuai Pasal 93 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Tahun 2023.
Kedua pihak saling berpendapat terkait interpretasi dan pemenuhan Pasal 93 PKPU Tahun 2023.
Bawaslu menekankan pentingnya akses penuh terhadap Silon sebagai bagian dari tugas pengawasannya, sementara KPU mengklaim sudah memberikan akses sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Meskipun Bawaslu telah mengajukan laporan ke DKPP, sengketa ini tampaknya masih membutuhkan klarifikasi lebih lanjut dari pihak berwenang.
Pertarungan antara Bawaslu dan KPU terus mencuri perhatian publik, menimbulkan pertanyaan mengenai interpretasi hukum dan kewenangan antara lembaga-lembaga pemilu ini.
